13 June 2024, 21:29

Logika Perppu Penanganan Corona Tidak Masuk Akal

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati - dok DPR

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati – dok DPR

daulat.co – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengkritisi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Kata dia, beberapa pasal dalam Perppu tersebut tidak masuk akal.

Misalnya, pasal yang memuat tentang pembiayaan yang dikeluarkan Pemerintah dalam hal penanggulangan pandemi sebagai bagian penyelamatan ekonomi dari krisis bukan merupakan kerugian negara.

“Logika ini tidak masuk akal, karena data yang digunakan tersebut merupakan anggaran APBN (APBN-P) lewat penerbitan surat utang, yang nantinya dibayar oleh pemerintah,” tegas Anis dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2020).

Menurutnya, pasal mengenai pembiayaan ini berperpotensi menjadi celah untuk penyelewengan. Sebab dari awal sudah dilindungi namun di bagian lain fungsi BPK untuk melakukan audit justru dibungkam. Padahal, potensi penyalahgunaan dana sangat tinggi.

Disebutkan Anis, pada Bab V Ketentuan Penutup (Pasal 27) Perppu 1/2020 dinyatakan biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Utamanya dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional.

Anis menyinggung kebijakan Pemerintah menganggarkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan dampak virus Covid-19. Dengan alokasi Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 10 triliun untuk Social Safety Net dan Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR.

Berikut sebesar Rp 150 triliun yang dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

“Kita bisa lihat dengan jelas dari alokasi Rp 405 triliun itu, insentif perpajakan dan program pemulihan ekonomi nasional besarannya mencapai Rp 70,1 triliun ditambah 150 triliun, sehingga berjumlah Rp 220,1 triliun, atau sekitar 54,3 persen dari total tambahan belanja tadi,” tegasnya.

“Ini aneh, masalah yang kita hadapi ini adalah darurat kesehatan sebagaimana pernyataan presiden, tapi lebih dari separuh anggaran dialokasikan justru untuk insentif perpajakan dan program pemulihan ekonomi. Sedangkan alokasi anggaran utk kesehatan hanya 18,5% dari total tambahan belanja,” sambung Anis.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu juga mengingatkan pembiayaan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang nilainya mencapai Rp 150 triliun yang harus diawasi. Sebab, dari bahan paparan Menkeu, poin itu sangat minim penjelasannya, padahal porsinya mencapai 37 persen.

“Dalam hal darurat wabah Covid-19, prioritas Pemerintah mestinya menyelamatkan masyarakat. Pemerintah tidak boleh setengah hati untuk menyelamatkan nyawa rakyat,” kata dia.

“Segera tarik Omnibus Law Cipta Kerja, tunda agenda pemindahan ibukota, termasuk proyek-proyek infrastruktur lainnya, gunakan anggarannya untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi rakyat, dan bukan malah memotong dana abadi pendidikan,” demikian legislator Dapil DKI Jakarta I.

(M Abdurrahman)

Read Previous

Wartawan Juga Berada di Garda Terdepan Perangi Covid-19

Read Next

Astagfirullah, 8 Tenaga Medis dan 2 Warga di Pemalang Positif Terpapar Corona