24 June 2024, 17:38

LMPI : Bubarkan Paguyuban Pasar Buah dan Sayur Pemalang, Kembalikan ke Diskoperindag

Wakil Ketua DPRD Pemalang Subur Musholeh menerima audensi Laskar Merah Putih Indonesia Pemalang, Kamis 17 September 2020 (Sumitro/daulat.co)

daulat.co – Dewan Pimpinan Cabang Laskar Merah Putih Indonesia (DPC LMPI) Kabupaten Pemalang menuntut pengusutan dugaan penjualan kios-kios di Pasar Buah dan Sayur. Tuntutan itu disampaikan dalam audensi LMPI ke Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang, Kamis 17 September 2020.

Dalam audensi tersebut, LMPI Pemalang juga mendesak dibubarkannya Paguyuban Pasar Buah dan Sayur. Yakni dengan mengembalikan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) kontrol dan operator lapak dan kios, sebab masih banyak pedagang yang belum mendapatkan haknya.

“Tunda perpindahan pasar sebelum semua pedagang terakomodir,” tegas Ketua DPC LMPI Pemalang, Soebandriyo, dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis 17 September 2020.

Dalam catatan LMPI Pemalang, penjualan lapak dan kios di lokasi pasar yang baru dengan dalil dana swadaya untuk pembangunan pasar. Berlaku demikian karena dana pembangunan pasar sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Pemalang.

“Stop dan kembalikan dana swadaya para pedagang pasar yang sangat memberatkan,” kata Soebandriyo.

LMPI menyebut, keberadaan Paguyuban Pasar Buah dan Sayur Pemalang sudah melebihi kewenangan. Sebab keberadaannya justru mendzolimi, menekan dan mengancam para pedagang pasar sayur dan buah sehingga mereka tidak mendapatkan lapak untuk berdagang.

“Bubarkan Paguyuban Pasar Buah dan Sayur Pemalang!!!,” tegas dia didampingi Sekretaris LMPI Pemalang Sugeng Riyadi   dan puluhan anggota LMPI lainnya.

LMPI dalam audensi tersebut juga menyerahkan bukti-bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan paguyuban. Bukti diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Pemalang Subur Musholeh yang menerima audensi LMPI.

Dalam kesempatan sama, Kabid Pasar Diskoperindag Pemalang Sakdudin mengatakan, pembubaran paguyuban bukanlah wewenang dari Diskoperindag, karena paguyuban bukan dibentuk pemerintah atau Diskoperindag.

“Paguyuban ini dibentuk pedagang sendiri, yang bisa membubarkan adalah pedagang, di rapat anggota atau monggoh terserah dimana, atau mungkin sudah ada aturan-aturannya,” kata Sakdudin.

Mengenai tuntutan pengusutan masalah swakelola, ia menyatakan hingga kini masih dalam penanganan Inspektorat. Selanjutnya, mengenai tuntutan penundaan relokasi, saat ini memang belum ada relokasi.

Dan untuk tuntutan pengembalian fungsi Diskoperindag sebagai kontrol dan operator pasar, itu memang sudah diserahkan kembali ke Diskoperindag.

“Memang pasar ini sesuai dengan perjanjian serah terima antara PTAU dengan Pemkab Pemalang, yang diwakili Kepala Diskoperindag Pemalang, pada tahun 2017 bulan Agustus itu diserahkan kembali ke Diskoperindag,” kata Sakdudin.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Pemalang Subur Musholeh meminta Diskoperindag bersikap mandiri dan tidak mengikuti apa kata paguyuban. Komisi C sendiri dijadwalkan dalam waktu dekat akan melakukan pengecekan ke lapangan.

“Kita akan crosscheck ke lapangan. Nanti kita tindaklanjuti, Komisi C untuk segera turun ke lapangan dan paguyuban segera kami undang, kami cek ke lapangan, baru kita bisa bertemu bersama untuk menyelesaikan masalah ini,” kata dia.

(Sumitro)

Read Previous

Wamenag Buka Sosialisasi Bimtek Penceramah Bersertifikat

Read Next

Moderasi Beragama Perlu Dukungan Para Tokoh Agama