daulat.co – Direktur Lembaga Kajian Demokrasi (Lekad) Untung Budiarso menyoroti dua permasalahan di Kabupaten Pemalang. Yakni megahnya pembangunan Gedung DPRD Pemalang dan dugaan pungutan liar (pungli) pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menyeret elit politik di Pemalang.

Menurutnya, kasus dugaan pungli Program BPNT harus ditangani dan dituntaskan aparat penegak hukum. Dengan begitu, dugaan keterlibatan elit politik, dalam hal ini salah satu anggota DPRD Pemalang yang disebut-sebut dalam rekaman, ada kejelasan dari sisi hukum.

“Penyelesaian terhadap dugaan yang melibatkan anggota dewan itu harus dilakukan secara transparan agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menyesatkan,” tegasnya, Selasa (20/4/2021).

Dilanjutkannya, di sisi lain gedung DPRD Kabupaten Pemalang yang sangat megah, harus menjadi sarana atau  tempat rapat untuk memutuskan aspirasi rakyat secara maksimal.

“Tidak lagi harus keluar kota seperti tahun-tahun sebelumnya untuk rapat, karena sudah punya gedung yang megah,” jelasnya.

Lekad juga menyoroti pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pemalang yang sangat megah dan menghabiskan anggaran besar. Kondisi tersebut sangat kontras dengan kondisi perekonomian di Kabupaten Pemalang yang masuk dalam kategori miskin di Jateng.

“Sebagai salah satu kabupaten yang masuk kategori miskin di Jateng, sangat kontras jika melihat sarana Gedung DPRD yang demikian megah,” kata Untung.

“Tentu hal ini akan menjadi tantangan bagi DPRD dalam mengakomodir kepentingan politik, terutama berkaitan dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan,” sambungnya.

Lekad merujuk data BPS Jateng tahun 2020, dimana disitu disebutkan jika Kabupaten Pemalang termasuk jajaran daerah dengan angka kemiskinan tinggi di Jateng.

Dibandingkan pada tahun 2019, angka kemiskinan di Pemalang meningkat 8 ribu jiwa lebih. Saat ini persentase jumlah warga miskin di Pemalang berada di angka 16,02 persen atau 209 ribu jiwa pada 2020.

Sedangkan, kondisi infrastruktur di Kabupaten Pemalang mencapai 60 persen rusak, sehingga berdampak pada penghambatan perekonomian masyarakat.

(Rizqon Arifiyandi)