24 June 2024, 21:33

Legislator Ingatkan Pemerintah Untuk Waspada Karena RI Masuk Kategori Negera Gagal Sistemik

daulat.co – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mewanti-wanti kepada pemerintah agar tetap waspada karena Indonesia masuk ke dalam kategori negara yang gagal sistemik.

“Jika mengacu pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres, Indonesia sudah masuk ke dalam negara gagal sistemik karena pembayaran bunga utang pada tahun 2022 lebih besar dari anggaran kesehatan 2022,” ungkap Netty dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/7/2023).

Menurut Netty, dana yang dikeluarkan negara untuk membayar bunga utang jauh lebih besar dari realisasi anggaran kesehatan pada 2022. “Realisasi anggaran kesehatan tahun 2022 hanya Rp176,7 triliun, sementara pembayaran bunga utang kita tahun 2022 lebih dari dua kali lipatnya yakni Rp386,3 triliun,” beber Politisi Fraksi PKS ini.

Netty menuturkan, seharusnya hal ini menjadi perhatian pemerintah saat memutuskan pengesahan UU Kesehatan tanpa mencantumkan besaran mandatory spending anggaran kesehatan. Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Netty menambahkan, tanpa adanya pencantuman mandatory spending dalam undang-undang, anggaran kesehatan di masa datang akan semakin tidak jelas nasibnya.

“Sebelum mandatory spending dihapus saja m anggaran kesehatan kita dua kali lebih kecil dari pembayaran bunga utang, nah bagaimana nasib anggaran kesehatan setelah dihapus?” katanya.

Terakhir, Netty mengingatkan pemerintah melakukan antisipasi agar dampak kegagalan sistemik ini tidak mengorbankan rakyat.”Lakukan langkah antisipasi yang dapat mencegah negara jatuh pada kegagalan sistemik yang lebih besar. Jangan sampai ekspansi anggaran akibat proyek-proyek politik yang rentan KKN membuat negara dengan mudahnya menggali hutang besar. Pada akhirnya, rakyatlah yang akan menjadi korban,” ujarnya.

(Abdurrohman)

Read Previous

Gilang Ingatkan Polri Pegang Teguh Prinsip Pemenuhan HAM, Termasuk Perlindungan Tahanan

Read Next

Komisi X DPR RI Minta Kemendikbudristek Kaji Ulang Sistem Zonasi PPDB