23 May 2024, 23:23

Langgar Kode Etik Berat, Penyidik Stepanus Robin Pattuju Dipecat dari KPK

Penyidik KPK

daulat.co – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju melanggar kode etik berat terkait penanganan perkara dugaan korupsi. Penyidik asal Polri itu dinilai terbukti menerima uang dari Wali Kota Tanjung Balai M Syahrial terkait penanganan perkara korupsi di Tanjung Balai.

Demikian terungkap saat Dewas KPK, membacakan putusan dugaan pelanggaran etik penyidik AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP), di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK Kavling C1, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Menurut Dewas KPK, perbuatan Robin menerima suap melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf a, b, dan c Undang-Undang Dewas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penindakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Lantaran melanggar kode etik berat, Dewas menjatuhkan saksi berat berupa diberhentikan tidak dengan hormat sebagi Pegawai KPK.

“Menghukum terperiksa dengan saksi berat berupa diberhentikan tidak dengan hormat sebagi Pegawai KPK,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat membacakan putusan dugaan pelanggaran etik Stepanus Robin Pattuju.

Dalam uraiannya, penyidik Robin disebut bertemu dan menerima suap dari Walikota Tanjungbalai M Syahrial terkait penanganan perkara dugaan korupsi. Pria berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) itu juga telah menyalahgunakan surat penyidik untuk kepentingan pribadi. Stepanus juga telah menyalahgunakan tanda pengenal KPK.

“Menyalahgunakan surat penyidik untuk kepentingan pribadi dan menyalahgunakan tanda pengenal insan komisi sebagaimana diatur Pasal 4 ayat 2 huruf a b dan c UU Dewas Nomor 2/2020 tentang penindakan kode etik dan pedoman perilaku,” tegas Tumpak.

“Menyalahgunakan surat penyidik untuk kepentingan pribadi dan menyalahgunakan tanda pengenal insan komisi,” ditambahkan Tumpak.

Selain itu, Majelis Etik menilai Robin telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Pimpinan instansi asal sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan KPK. Tak hanya itu, Robin juga telah menikmati hasil dari perbuatannya berupa uang kurang lebih sejumlah Rp 1.697.500.000.

Dikatakan Tumpak, putusan ini berdasarkan juga sejumlah pertimbangan. Namun, Dewas menyatakan tak ada hal-hal yang meringankan penyidik Robin. Putusan ini berlaku sejak dibacakan hari ini.

“Hal yang meringankan tidak ada,” kata Tumpak.

Saat ini Robin, Syahrial berikut seorang advokat Maskur Husain sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. AKP Robin diduga menerima Rp 1,3 miliar dari Rp 1,5 miliar yang dijanjikan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Walikota Tanjungbalai M Syahrial.

Dalam kasus dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial dan Robin ini, KPK menduga adanya keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Robin sebelumnya mengakui pernah melakukan pertemuan dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial di rumah dinas (rumdin) Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Pertemuan yang juga dihadiri Azis Syamsuddin itu berlangsung selama 30 menit. Dalam pertemuan itu, Syahrial bercerita soal permasalahannya kepada Robin.

“(Pertemuan) setengah jam. Ya dia (Syahrial) menceritakan masalah dia,” ungkap Robin usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Pertemuan antara Robin dan Syahrial tersebut terjadi di rumah dinas Azis di Jakarta Selatan pada Oktober 2020.
Dalam pertemuan tersebut, Azis memperkenalkan Stepanus dengan Syahrial karena diduga Syahrial memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan.

Azis Syamsuddin juga meminta agar Robin dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK.

Pasca pertemuan di rumah Azis, Robin menindaklanjutinya dengan mengenalkan Syahrial kepada pengacara bernama Maskur Husain untuk bisa membantu permasalahannya. Robin bersama Maskur sepakat untuk membuat komitmen dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Syahrial menyetujui permintaan Robin dan Markus dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia, yang mana teman dari saudara Robin, dan juga Syahrial memberikan uang secara tunai kepada Robin hingga total uang yang telah diterima Robin sebesar Rp 1,3 miliar.

Pembukaan rekening bank oleh Robin dengan menggunakan nama Riefka dimaksud telah disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif Maskur. Setelah uang diterima, Robin kembali menegaskan kepada Maskur dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK.

Dari uang yang telah diterima oleh Robin dari Syahrial, lalu diberikan kepada Markus sebesar Rp 325 juta dan Rp 200 juta.

Markus juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp 200 juta, sedangkan Robin dari bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama Riefka Amalia sebesar Rp 438 juta.

Tim penyidik KPK sebelumnya telah menggeledah 3 rumah pribadi, rumah dinas, dan ruang kerja Azis Syamsuddin di DPR. Dari penggeledahan itu, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti.

Azis sendiri telah dicegah berpergian ke luar negeri selama 6 bulan, terhitung sejak 27 April 2021. Selain Azis, dua pihak swasta yakni Agus Susanto dan Aliza Gunado juga dicegah berpergian keluar negeri.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Kubu Juliari akan Dalami Hubungan Istri Muda Matheus dalam Pusaran Bansos

Read Next

Menyangkut Kehormatan Negara, DPR Dorong PMN Untuk Garuda Indonesia