21 May 2024, 23:20

Lakukan Investigasi, Jatramas Duga Adanya Pemalsuan Dokumen Pencalonan Eko Priyono

Ketua Jatramas M Taufik & Divisi Penggalangan Jaringan AMAN Suripto Anwar memberikan keterangan kepada wartawan di depan Kantor KPU Pemalang (Foto: daulat.co/Abimanyu)

daulat.co – Gaduh soal legalisasi ijazah Calon Wakil Bupati dari pasangan nomor urut satu, Eko Priyono, dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemalang, Senin 30 November 2020. Legalisasi ijazah Eko Priyono ini sebelumnya ramai dibicarakan di media sosial, khususnya pada platform Facebook.

Pelapornya adalah Jaringan Transparansi Masyarakat Indonesia (Jatramas), salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif dibidang transparansi penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Pemalang. Adapun materi pelaporannya berkaitan dengan dugaan maladministrasi ijazah cawabup nomor urut dua atas nama Eko Priyono.

Kepada wartawan usai ke KPU, Ketua Jatramas M Taufik mengatakan, pihaknya sudah melakukan investigasi terhadap dugaan maladministrasi ijazah Eko Priyono sebelum melaporkan ke KPU. Dalam investigasinya, Jatramas mengungkapkan soal Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No Seri ljazah / STTB 01 OC oh 0691210 atas nama Eko Priono.

STTB tersebut, kata dia, diterbitkan oleh SMA Negeri 52 Jakarta, tertanggal 26 Mei 1987. Jatramas juga menyebutkan soal Surat Keterangan Nomor : 217/1,851.6 tertanggal 14 September 2020 tentang kesalahan Penulisan Nama dalam ljazah, dimana nama EKO PRIONO berubah menjadi EKO PRIYONO.

“Kami menduga ini maladministrasi, dan ini sudah memalsukan dokumen karena tidak ada surat 005 untuk legalisir, tidak ada,” tegas Taufik didampingi Divisi Penggalangan Jaringan AMAN, Suripto Anwar.

Pada tanggal 16 November 2020, Jatramas ke Jakarta untuk melakukan penelusuran atas informasi masyarakat mengenai legalisasi ljazah/STTB atas nama EKO PRIONO Nomor Urut 1 yang dikeluarkan oleh SMAN 52 Cilincing Jakarta Utara. Tim Jatramas mendatangi SMA 52 Jakarta untuk meminta klarifikasi kepada Kepala Sekolah.

Pihak sekolah, memberikan jawaban bahwa legalisasi ijazah yang dikeluarkan sudah sesuai prosedur atas Penerbitan Ijazah dan Keterangan Ganti Nama. Tetapi, Jatramas merasa ada yang ganjil, sebab faktanya pada keterangan ijazah Eko Priono adalah lulusan Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Swasta Remaja di Koja, Jakarta Utara dengan nomor Induk sesuai di Ijazah 3522.

Dengan kata lain, bukan sekolah Reguler lulusan dari SMA Negeri 52 Jakarta yang semestinya. Sehingga agar ijazah tersebut dinyatakan sah dan berlaku harus memuat tanda tangan dan legalisasi Register dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dari SMA 52, Jatramas lantas mengkonfirmasi kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, Abd Rachem. Tim mendapatkan temuan bahwa stempel yang digunakan untuk legalisasi pada surat keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor 217/1.851.6 tertanggal 14 September 2020 bukan dari Suku Dinas dimaksud.

Sebab setelah dicek fisik bersama, ada perbedaan ukuran antara stempel yang asli yang dimiliki oleh suku Dinas dengan stempel legalisir yang dibubuhkan di foto copy ijazah Eko Priyono. Cap stempel suku dinas berdiameter ukuran 3.5 cm, sedangkan stempel yang untuk legalisasi surat keterangan Kesalahan Penulisan ljazah/STTB Nomor 217/1.851.6 tertanggal 14 September 2020 berukuran 3 cm.

“Kami ke suku dinas, kami bertanya dengan Kepala Suku Dinas, disitu disebutkan tentang stempel juga tidak sama. Ukuran dari Suku Dinas itu 3,5 Centimeter, di foto copy Ijazah Pak Eko cuma 3 Centimeter,” kata Suripto Anwar menambahkan.

Temuan lain, buku induk pada Sudin tidak ditemukan ada penomoran atas nama pendaftaran legalisasi ljazah / surat keterangan kesalahan Penulisan ljazah/STTB atas nama Eko Priono / Eko Priyono. Diperoleh juga temuan jika Sudin tidak pernah membubuhi parafisasi dan cap stempel Dinas serta memberi Nomor Agenda pada legalisasi foto copy surat keterangan dari SMAN 52 Cilincing, sebab saudara Eko Priono tidak dapat menunjukan surat yang asli.

Masih kata Taufik, terbitnya nomor agenda legalisasi 005/1.851 tanggal 14 September 2020 dalam catatan buku agenda Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara diduga terdapat rekayasa yang dilakukan saudara Eko Priono dengan membuat no agenda sendiri yang terbukti salah.

“Seharusnya nomer agenda pada bulan September 2020 sudah pada angka diatas 200, tetapi nomor agenda yang dibubuhkan adalah 005, cap stempel Dinas diduga juga palsu sebab banyak ditemukannya huruf dan bentuknya juga berbeda,” jelas dia.

Jatramas lantas menyoroti keganjilan berdirinya SMAN 52 Cilincing pada tahun 1985 dengan nomor induk ijazah lulusan pada tahun itu adalah 051. Hal itu merujuk keterangan Sudin Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara. Anehnya, ijazah Eko Priono yang lulus Tahun 1987 atau dua tahun setelah SMA tersebut berdiri, sudah menerbitkan ijazah hingga mencapai nomor induk 3522.

Jatramas meminta KPU Kabupaten Pemalang peninjauan kembali dokumen  pencalonan Eko Priyono sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor : 375/PL.02.3-Kpt/3327KPU-Kab/1X/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang.

(Abimanyu/Sumitro)

Read Previous

Doa Bersama di Kebondalem, Tim AMAN Sebut Program Dewi, Dedi & Desi Sangat Brilian

Read Next

Ini Kata Ketua KPU Pemalang Soal Dugaan Mal Administrasi Cawabup Eko Priyono