3 March 2021, 03:35

KPK Ungkap Potensi Kerugian Negara dan Benturan Kepentingan di Proyek Vaksin Covid-19

Lili Pintauli Siregar

Lili Pintauli Siregar

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya potensi kerugian negara dalam program pengadaan vaksin Covid-19. Selain itu, ada juga potensi benturan kepentingan. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dalam paparan webinar, Kamis (14/1/2021).

Dua hal krusial itu sempat dibahas dalam pertemuan antara komisioner KPK serta Deputi Pencegahan KPK dengan  Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunawan dan Menteri BUMN Erick Thohir pada Jumat, 8 Januari 2021 lalu. Adapun potensi kerugian negara dan benturan kepentingan itu hasil catatan serta kajian lembaga antikorupsi.

“Potensi kerugian negara, tentu itu pertama sekali karena kita bicara tentang tindak pidana korupsi,” ungkap Lili.

Sayangnya tak dirinci lebih lanjut mengenai potensi dugaan kerugian negara itu. Lili hanya menerangkan soal vaksin COVID-19 yang dibeli tidak dapat digunakan lantaran sejumlah persoalan. Seperti salah satunya faktor distribusi.

“Karena dari keterangan yang ada bahwa, vaksin tersebut dimasukin dalam satu dus itunya 10 misalnya dan cooler itu akan dibawa sampai ke tingkat provinsi, kalau keluar dari cooler itu dia sudah maksimal bertahan enam jam, lewat enam jam dia tidak laku, dia tidak bisa digunakan apa pun,” kata Lili.

“Nah seperti apa mendstribusikan ini dengan wilayah jarak tempuh yang berbeda-beda, kita tau geografi Indonesia ini sangat luar biasa unik dan indahnya. Tetapi juga belum semua punya sarana dan prasarana yang baik,” ditambahkan Lili.

Sementara terkait potensi benturan kepentingan, kata Lili, terkait penunjukan langsung untuk pengadaan alat pendukung vaksin covid19. Kemudian terkait penetapan jenis dan harga vaksin.

“Nah penunjukan langsung untk pengadaan alat pendukung vksin covid 19 itu berpotensi menyebabkan benturan kepentingan dan tidak seauai dengan harga yang ada di pasaran,” kata Lili

Karena, misalnya harga sebuah vaksin tentu juga dihargai dengan apasih alat tambahnya ketika mau vaksin, misalnya alat suntik, misalnya tissue misalnya tenaga honornya. Sehingga ketika diakumulasi mungkin satu vaksin nilainya sekitar 50 ribu kah, Rp 100 ribu kah, Rp 200 ribu kah,” sambungnya.

KPK meminta agar pemerintah mengatur agar potensi itu tak terjadi. Dalam permintaan itu, lembaga antikorupsi juga memberikan sejumlah saran. Salah satunya mengambil langkah pencegahan dengan membuat komitmen dengan pihak penyedia.

“Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu tentu saja kita minta ada pelibatan ahli, kemudian pelibatan akademisi, kemudian ada organisasi yang kredible untuk itu dan tentu harus independen dalam menentukan itu vaksin dan juga bagaimana menetapkan harganya,” ucap Lili.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Ingatkan Pemerintah Untuk Terbitkan Payung Hukum Vaksinasi Komersil

Read Next

Tangani Covid-19, DPR Kembali Ingatkan Kemenkes Tingkatkan Sarpras & Nakes