21 May 2024, 23:04

KPK Tetapkan Penyidik Polri dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial jadi Tersangka Suap

Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/4/2021) malam. (Foto: Rangga Tranggana/daulat.co)

Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/4/2021) malam. (Foto: Rangga Tranggana/daulat.co)

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial (HMS) dan penyidik dari unsur Polri bernama Stefanus Robin Pattuju (SRP) sebagai tersangka kasus dugaan suap. Stefanus yang sedang berdinas di lembaga antikorupsi diduga menerima suap dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Demikian disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/4/2021) malam. Selain Stefanus dan Syahrial, KPK juga menjerat pengacara bernisial MH sebagai tersangka.

“Setelah melakukan proses penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup maka KPK meningkatkan perkara ini dan menetapkan 3 orang tersangka. Tersangka pertama adalah saudara SRP, tersangka kedua MH, tersangka ketiga adalah MS,” ungkap Firli.

Stefanus dijerat lantaran menerima suap dari M Syahrial diduga terkait pengurusan perkara di KPK. Suap diberikan kepada Stefanus dengan tujuan agar kasus dugaan korupsi jual beli jabatan di Pemerintahan Kota (Pemkot) Tanjungbalai yang tengah diusut KPK tidak dilanjutkan.

Dalam kasus jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai sendiri KPK belum mengumumkan secara resmi pihak yang dijerat sebagai tersangka. Pengumunan tersangka akan dilkukan saat dilakukan upaya hukum paksa seperti penangkapan atau penahanan.

“Dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah ataupun janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021,” terang Firli.

Atas perbuatan, tersangka Stefanus dan MH disangkakan melanggar pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang No 31 1999 dan telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara tersangka Syahrial disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 dan telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi.

Ditegaskan Firli, KPK tidak akan mentolerir perbuatan yang dilakukan penyidiknya tersebut. “Sikap KPK dari awal sampai hari ini tidak bergeser, yaitu memegang prinsip zero tolerance. Tak pernah memberikan toleransi terhadap penyimpangan,” tegas Firli.

Usai ditetapkan tersangka, Stefanus Robin Pattuju langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) belakang Gedung Merah Putih KPK. Sementara MH akan dijebloskan ke Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. Keduanya akan ditahan untuk 20 hari kedepan sejak 22 April sampai 11 Mei 2021.

“Sebagai upaya, karena kita paham dalam kondisi pandemi Covid-19, maka para pihak tersebut akan dilakukan tindakan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1 Jakarta,” ujar Firli.

Sementara itu HM Syahrial, hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif dalam kapasitasnya sebagai tersangka. “Tersangka HMS, Wali Kota Tanjungbalai, saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif,” tutur Firli.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Diduga jadi Korban Kriminalisasi Oknum, Kakek Tua Renta ini Lapor Propam Mabes Polri

Read Next

Rp 1,5 Miliar Jasa Penyidik KPK dan Advokat ‘Bantu’ Walkot Tanjungbalai Lolos Bui