23 May 2024, 17:08

KPK Tetapkan Mensos Juliari P Batubara Sebagai Tersangka Suap Bansos Covid-19

Penyidik KPK tengah melakukan jumpa pers terkait kasus di Kementerian Sosial

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap program bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19. Wakil Bendahara Umum PDI-P periode 2019-2024 dijerat oleh lembaga antikorupsi lantaran diduga menerima suap miliaran rupiah dari rekanan yang mendapatkan pekerjaan bansos tersebut.

Demikian diungkapkan Ketua KPK, Firli Bahuri dalam jumpa pers, di kantor KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dinihari. Selain politikus PDIP itu, KPK juga menetapkan empat tersangka lain. Yakni, diduga sebagai penerima suap, Matheus Joko Santoso (MJS) dan AW selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos. Sementara tersangka yang diduga pemberi suap asal swasta yakni Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS).

Penetapan tersangka itu melalui proses gelar perkara setelah memeriksa dan menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada Sabtu  (5/12/2020). Enam orang yang ditangkap itu yakni, Matheus Joko Santoso (MJS) selaku PPK di Kemensos; Wan Guntar (WG) selaku swasta asal Tiga Pilar Agro Utama; Ardian I M (AIM) selaku swasta; Harry Sidabuke (HS) selaku swasta; Shelvy N (SN) selaku Sekretaris di Kemensos; dan Sanjaya (SJY) selaku swasta.

“KPK menetapkan lima orang tersangka, sebagai penerima JPB, MJS, AW. Sebagai pemberi AIM dan HS,” ungkap Firli.

Lebih lanjut Firli menjelaskan konstruksi perkara. Menurut Firli, diawali adanya pengadaan Bansos penanganan Covid 19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari P Batubara selaku Menteri Sosial menunjuk Matheus Joko Santoso dan AW sebagai PPK  dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

“Diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS,” ujar Firli.

“Untuk fee tiap paket Bansos di sepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos,” ditambahkan Firli.

Selanjutnya, sambung Firli, oleh Matheus Joko Santoso dan AW pada bulan Mei sampai dengan November 2020 dibuatlah kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang diantaranya Ardian I M, Harry Sidabuke, dan  PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus Joko Santoso.

“Penunjukkan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB
dan disetujui oleh AW,” ucap Firli.

Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama, ungkap Firli, diduga diterima fee Rp12 Miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus Joko Santoso kepada Mensos Juliari P Batubara melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 Miliar.
Pemberian uang tersebut, kata Firli, selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari P Batubara.

“Untuk digunakan membayar berbagai
keperluan pribadi JPB,” kata dia.

Sementara pada periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, ungkap Firli, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp 8,8 Miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari P Batubara. Diduga dari dua periode tersebut Juliari P Batubara menerima suap dengan total Rp 17 miliar.

Atas dugaan tersebut, Juliari P Batubara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Matheus Joko Santoso dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Adapun Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) yang diduga pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“KPK selalu mengingatkan para pihak untuk tidak melakukan korupsi, apalagi di masa pandemi. Namun, jika masih ada pihak-pihak yang mencari celah dengan memanfaatkan situasi dan kesempatan untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya, KPK melalui upaya penindakan akan menindak dengan tegas. Kami berharap apa yang kami lakukan hari ini menjadi peringatan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk korupsi,” tandas Firli.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Memaksimalkan Media Audio Visual Sebagai Alat Bantu Pembelajaran di Sekolah Dasar

Read Next

Mensos asal PDIP Tersangka, KPK Amankan Uang Suap Bansos Covid-19 Rp 14,5 Miliar