24 June 2024, 16:25

KPK Tetapkan Kepala Basarnas Tersangka Suap Rp 88,3 Miliar

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) RI periode 2021- 2023 Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi (HA) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun 2021 sampai dengan 2023. Henri dalam kurun waktu tersebut diduga menerima suap sebesar Rp 88,3 miliar.

Hal diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023) malam. Penetapan tersangka itu merupakan hasil gelar perkara pasca oprasi tangkap tangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Cilangkap, Jakarta Timur dan Jatisampurna, Bekasi, Selasa (25/7). Dalam OTT ini, Tim Satgas KPK mengamankan 11 orang dan sejumlah uang yang diduga suap.

Selain Henri Alfiandi, KPK juga menjerat empat tersangka lainnya, yakni
Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC), Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI. Kemudian tiga pihak swasta yakni, Mulsunadi Gunawan (MG) selaku Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS); Marilya (MR) selaku Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati (IGS); dan Roni Aidil (RA) selaku Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU).

KPK menduga penerimaan uang itu dilakukan melalui atau bersama-sama orang kepercayaannya, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC) selaku Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI. Diduga fee Rp 88,3 miliar itu berasal dari berbagai vendor pemenang sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun 2021 sampai dengan 2023.

“Dari informasi dan data yang diperoleh Tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC diduga mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar Rp 88,3 miliar,” kata Alex, sapaan Alexander Marwata.

“Hal ini akan didalami lebih lanjut oleh Tim gabungan Penyidik KPK bersama dengan Tim Penyidik Puspom Mabes TNI,” tegas Alex.

Sayangnya, KPK tak mengungkap lebih rinci dari proyek apa saja selama tiga tahun tersebut. KPK hanya menjelaskan tiga proyek pekerjaan di tahun 2023 yang diduga menjadi bancakan Henri.

Tiga proyek itu antara lain, pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar; pengadaan Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak Rp 17,4 miliar; dan pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (multiyears 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp 89,9 miliar.

Agar dapat dimenangkan dalam 3 proyek tersebut, sambung Alex, selanjutnya Mulsunadi Gunawan, Marilya dan Roni melakukan pendekatan secara personal dengan menemui langsung Henri Alfiandi selaku Kepala Basarnas dan Afri Budi Cahyanto selaku Koorsmin Kepala Basarnas merangkap Asisten sekaligus orang kepercayaan Henri.

“Dalam pertemuan ini, diduga terjadi “deal” pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10 % dari nilai kontrak. Penentuan besaran fee dimaksud diduga ditentukan langsung oleh HA,” kata Alex.

Adapun hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai, lanjut Alex, Henri siap mengondisikan dan menunjuk perusahaan Mulsunadi Gunawan dan Marilya sebagai pemenang tender untuk proyek Pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan TA 2023. Sementara perusahaan Roni menjadi pemenang tender untuk proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment dan
pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024).

“Kaitan teknis penyerahan uang dimaksud diistilahkan sebagai “Dako (Dana Komando)
untuk HA ataupun melalui ABC,” ungkap Alex.

Dari tiga proyek itu, Henri Alfiandi diduga menerima uang total Rp 5.099.700.000 (Rp 5,09 miliar). Adapun rincian uang itu yakni, uang sebesar Rp 999,7 juta diserahkan Marilya atas perintah dan persetujuan Mulsunadi Gunawan. Sementara uang senilai Rp 4,1 miliar berasal dari Roni Aidil.

“Atas persetujuan MG selaku Komisaris kemudian memerintahkan MR untuk menyiapkan dan menyerahkan uang sejumlah sekitar Rp 999,7 juta secara tunai di parkiran salah satu bank yang ada di Mabes TNI Cilangkap. Sedangkan RA menyerahkan uang sejumlah sekitar Rp 4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran bank,” kata dia.

Atas perbuatannya, Mulsunadi Gunawan, Marilya dan Roni yang dijerat sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Untuk 20 hari pertama, dua tersangka pihak swasta dijebloskan ke rumah tahanan terpisah. Tersangka Roni di tahan di Rutan KPK pada Kavling C1 gedung ACLC dan Marilya ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih.

Sementara untuk tersangka Mulsunadi Gunawan belum ditahan. KPK mengingatkan Mulsunadi untuk menyerahkan diri ke gedung Merah Putih KPK guna mengikuti proses hukum perkara ini.

“Untuk Tersangka MG (Mulsunadi Gunawan), kami ingatkan untuk kooperatif segera hadir ke gedung Merah Putih KPK mengikuti proses hukum perkara ini,” tutur Alex.

Sedangkan penanganan perkara Henri dan Afri Budi diserahkan kepada Puspom Mabes TNI. Menurur Alex hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU KPK. Dengan begitu, penahanan Henri dan Afri Budi diserahkan ke Puspom Mabes TNI.

“Terhadap dua orang tersangka HA dan ABC yang diduga sebagai penerima suap, penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum,” pungkas Alex.

(Rangga)

Read Previous

Menhub Budi Karya Dukung KPK Berantas Korupsi

Read Next

Ketua DPR RI Dorong Isu Kesetaraan Gender di Sidang Parlemen Negara ASEAN