KPK Tetapkan Hakim Itong Isnaeni dan Panitera Hamdan Tersangka Suap

daulat.co – Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaini Hidayat (IIH) akhirnya ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. Hakim Itong dijerat atas dugaan penerimaan suap terkait pengurusan perkara di PN
Surabaya Jawa Timur.

Tak hanya Itong, lembaga antikorupsi juga menetapkan tersangka lain kasus tersebut. Yakni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, Hamdan (HD) dan Pengacara dan Kuasa dari PT Soyu Giri Primedika, Hendro Kasiono (HK). Penetapan tersangka ini merupakan hasil pemeriksaan intensif dan gelar perkara pasca Oprasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu tanggal 19 Januari 2022.

“Pengumpulan berbagai informasi berikut bahan keterangan yang telah dikumpulkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK kemudian
melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan,” ucap Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022) malam.

Dalam perkara ini, hakim Itong dan Penitera Hamdan diduga menerima suap terkait penanganan perkara PT Soyu Giri Primedika di PN Surabaya dari pengacara Hendro Kasiono. Dalam OTT ini, Tim Satgas KPK mengamankan uang Rp Rp140 juta.

“Adapun jumlah uang yang berhasil diamankan sebesar Rp 140 juta sebagai
tanda jadi awal bahwa IIH nantinya akan mememenuhi keinginan HK terkait
permohonan pembubaran PT SGP,” ungkap Nawawi.

“Diduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara ini sejumlah sekitar
Rp 1,3 Miliar dimulai dari tingkat putusan Pengadilan Negeri sampai tingkat
putusan Mahkamah Agung,” ditambahkan Nawawi.

Atas perbuatannya, Itong, dan Hamdan yang diduga penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke
1 KUHP.

Senentara Hendro yang diduga pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

“KPK sangat prihatin dengan masih terjadinya tindak pidana korupsi, terlebih melibatkan seorang Hakim dan Panitera Pengadilan yang notabene adalah seorang Aparat Penegak Hukum.  Seorang Aparat Penegak Hukum semestinya menjadi pilar utama dalam menyangga supremasi hukum pemberantasan korupsi dan menjadi contoh menjadi warga negara yang taat hukum dan tidak melakukan tindak pidana, apalagi korupsi,” ujar mantan hakim Ad Hoc itu.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Mantan Kadis Perkim Pemalang Jadi Tersangka Bantuan Rumah Sederhana

Read Next

Berontak Saat Diumumkan Sebagai Tersangka, Hakim Itong: Ini Omong Kosong