23 May 2024, 23:43

KPK Tetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi Tersangka Korupsi Rokok & MMEA Kena Cukai

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bintan periode 2016–2021, Apri Sujadi (AS) dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Kabupaten Bintan, Mohd Saleh H Umar (MSU) sebagai tersangka. Keduanya dijerat atas dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengaturan Barang Kena Cukai Dalam Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

“Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data serta ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada bulan Februari 2021,” ucap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/8/2021).

Kedua tersangka diduga menerima sejumlah uang dari sejumlah pengusaha, termasuk pengusaha distributor roko dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Diduga suap itu terkait pengaturan kouta roko dan MMEA di Bintan.

Ditahun 2017, kata Alexander, BP Bintan menerbitkan kuota rokok sebanyak 305.876.000 batang (18.500 karton) dan kuota MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol). Dari kedua kuota tersebut, diduga ada distribusi jatah bagi AS sebanyak 15.000 karton, MSU sebanyak 2000 karton dan pihak lainnya sebanyak 1500 karton.

Lebih lanjut dikatakan Alexander,, Apri Sujadi pada Februari 2018 memerintahkan Kepala Bidang Perizinan BP Bintan Alfeni Harmi dan diketahui juga oleh MSU untuk menambah kuota rokok BP Bintan tahun 2018 dari hitungan awal sebanyak 21.000 karton, sehingga total kuota roko dan kuota MMEA yang ditetapkan oleh BP Bintan tahun 2018 sebanyak 452.740.800 batang (29.761 karton). Selanjutnya, kata Alexander, kembali dilakukan distribusi jatah, dimana untuk AS sebanyak 16.500 karton, MSU 2000 karton dan pihak lainnya sebanyak 11. 000 karton.

“Untuk penetapan kuota rokok di BP Bintan dari tahun 2016 s/d. 2018 diduga dilakukan oleh MSU dan penetapan kuota MMEA di BP Bintan dari tahun 2016 s/d. 2018 diduga, ditentukan sendiri oleh MSU tanpa mempertimbangkan jumlah kebutuhan secara wajar,” ujar Alex, sapaan Alexander Marwata.

“Dari tahun 2016 s/d. 2018, BP Bintan telah menerbitkan kuota MMEA kepada PT. Tirta Anugrah Sukses (TAS) yang diduga belum mendapatkan izin edar dari BPOM dan dugaan terdapat kelebihan (mark-up) atas penetapan kuota rokok di BP Bintan dimaksud,” ditambahkan Alex.

Perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp 250 Miliar. “Atas perbuatannya AS dari tahun 2017 s/d 2018 diduga menerima uang sekitar sejumlah Rp 6,3 Miliar dan Tsk MSU dari tahun 2017 s/d 2018 juga diduga menerima uang sekitar sejumlah Rp 800 juta,” ungkap Alex.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengingatkan kepada penyelenggara negara untuk tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Penetapan Badan Pengusahaan Kawasan Bintan dilakukan untuk memberikan kemudahan berusaha dan berinvestasi yang selayaknya digunakan untuk kemakmuran wilayah dan rakyat, bukan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan Kelompok penyelenggara negara,” tandas Alex.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Bamsoet: Partai Politik Jadi Tulang Punggung Demokrasi

Read Next

Kemenag: Arab Saudi Kaji Penggunaan Vaksin Sinovac dan Sinopharm