24 June 2024, 17:13

KPK Tetapkan Anak Buah Menhub Budi Karya Tersangka Suap Proyek DJKA

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Harno Trimad sebagai tersangka. Salah satu anak buah Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi itu ditetapkan sebagai sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Ditjenka atau DJKA) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018-2022.

Harno Trimad yang juga menjabat komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) merupakan satu dari 10 orang yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka.

Harno ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap bersama-sama PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadliansyah; Kepala BTP Jabagteng, Putu Sumarjaya; PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng), Bernard Hasibuan; PPK BPKA Sulsel, Achmad Affandi; dan PPK BTP Jabagbar, Syntho Pirjani Hutabarat.

Sementara tersangka atas dugaan pemberi suap yakni, Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto; Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat; Yoseph Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023; dan Parjono selaku VP PT KA Manajemen Properti.

Kesepuluh orang itu ditetapkan sebagai tersangka melalui gelar perkara dan pemeriksaan intensif pasca Oprasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, Depok, Semarang, dan Surabaya, pada Selasa (11/4/2023). Dalam OTT itu, tim satgas KPK mengamankan 25 orang dan uang miliaran rupiah yang diduga suap.

“Setelah melakukan permintaan keterangan kepada para terperiksa dan menemukan bukti permulaan yang cukup dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan menetapkan 10 orang Tersangka,” ucap Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/4/2023) dinihari.

Dalam kasus ini, Harno Trimadi, Bernard Hasibuan, Putu Sumarjaya, Achmad Affandi, Fadliansyah, dan Synto Pirjani diduga menerima suap dari Dion Renato, Muchamad Hikmat, Yoseph Ibrahim, dan Parjono terkait sejumlah proyek pembangunan jalur kereta api. Beberapa di antaranya, proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api trans Sulawesi di Makassar Sulawesi Selatan.

Kemudian, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera. Dalam sejumlah proyek itu, keenam pejabat di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub menerima suap dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek dimaksud, yaitu sekitar 5 persen sampai dengan 10 persen dari nilai proyek.

“Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak mulai proses administrasi sampai penentuan pemenang tender,” kata Johanis.

Para pejabat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub itu secara total menerima suap sekitar Rp 14,5 miliar dari para pihak swasta.
KPK memastikan akan terus mengembangkan kasus ini dan menelusuri adanya suap lainnya.

“Dari permintaan keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan sejumlah bukti awal, peneriman uang yang diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud sejauh ini diduga mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar dan berikutnya tentu terus KPK kembangkan dan didalami lebih lanjut pada proses penyidikan,” ungkap Johanis.

“Penerimaan uang ini dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk Tunjangan Hari Raya (THR),” ujar Johanis menambahkan.

Atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya, Harno Trimadi, Bernard Hasibuan, Putu Sumarjaya, Achmad Affandi, Fadliansyah, dan Synto Pirjani selaku tersangka penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Dion Renato, Muchamad Hikmat, Yoseph Ibrahim, dan Parjono yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya, para tersangka itu dijebloskan ke sel tahan di rutan terpisah untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12 April sampai dengan 1 Mei 2023. Harno Trimadi ditahan di Rutan KPK Kavling C1; Dion Renato Sugiarto di Rutan Polres Jaksel; Muchamad Hikmat di Rutan Pomdam Jaya Guntur; Bernard Hasibuan dan Achmad Affandi di Rutan Polres Jakarta Timur; Putu Sumarjaya di Rutan Jakarta Pusat; dan Syntho Pirjani Hutabarat di Rutan Gedung Merah Putih KPK. Adapun Yoseph Ibrahim, Fadliansyah, dan Parjono ditahan di Rutan Polres Jakbar.

“KPK prihatin adanya korupsi dalam proyek pembangunan jalur kereta api yang merupakan penopang moda angkutan umum. Korupsi pada sektor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga berpotensi mendepresiasi kualitas jalur kereta yang akan membahayakan keselamatan masyakat sebagai pengguna layanan,” tutur Johanis.

(Rangga)

Read Previous

Komisi III Apresiasi Kapolri dalam Upaya Membenahi Institusi dan Citra Polri

Read Next

Selain PKPU, Komisi II DPR Minta KPU Buat Juknis Persyaratan Administrasi Caleg