23 June 2024, 01:39

KPK Tahan 9 Tersangka Korupsi Tunjangan Kinerja ESDM

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan 9 tersangka kasus dugaan korupsi terkait Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran 2020 – 2022, Kamis (15/6/2023). Mereka ditahan di rumah tahanan (Rutan) terpisah.

Kesembilan tersangka yang dijebloskan itu yakni, Subbagian Perbendaharaan / PPSPM,
Priyo Andi Gularso (PAG); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Novian Hari Subagio (HNS); Staf PPK, Lernhard Febian Sirait (LFS); dan Bendahara Pengeluaran, Christa Handayani Pangaribowo (CHP). Kemudian, PPK, Haryat Prasetyo (HP); Operator SPM, Beni Arianto (BA); Penguji Tagihan, Hendi (H); PPABP
Rokhmat Annashikhah (RA); dan Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi, Maria Febri Valentine (MFV).

Rokhmat Annashikhah, Haryat Prasetyo, Priyo Andi Gularso, Novian Hari Subagio, Beni Arianto, dan Hendi ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Christa Handayani Pangaribowo dan Maria Febri Valentine ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Sedangkan Lernhard Febian Sirait ditahan di Rutan KPK pada Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi.

“Untuk kebutuhan penyidikan, KPK kemudian melakukan penahanan kepada 9 orang Tersangka dengan masa penahanan pertama untuk 20 hari kedepan terhitung sejak tanggal 15 Juni sampai dengab 4 Juli 2023,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta.

Selain 9 itu, KPK juga menetapkan Bendahara Pengeluaran, Abdullah (A) sebagai tersangka. Sementara penahanan Abdullah memunggu hasil pemeriksaan kesehatan.

“Sedangkan tersangka A masih akan menjalani pemeriksaan kondisi kesehatannya lebih dahulu dan KPK sudah melakukan koordinasi dengan pihak RS dan PB IDI,” ujar Firli.

Dalam perkara ini, KPK menduga para tersangka memanipulasi dan menerima pembayaran Tunjangan Kinerja yang tidak sesuai ketentuan. Sedianya, jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 1.399.928.153, namun yang dibayarkan sebesar Rp 29.003.205.373.

“Atau terjadi selisih sebesar Rp 27.603.277.720. Dengan adanya penyimpangan tersebut, diduga telah mengakibatkan Kerugian Negara sekurang kurangnya bernilai sekitar Rp 27, 6 Miliar,” ujar Firli.

Atas perbuatannya para tersangka, disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Rangga)

Read Previous

Sinyal KPK Kembangkan Kasus Mardani Maming ke TPPU, Korporasi dan Rois

Read Next

Ketua KPK Klaim akan Ungkap Semua Korupsi di Kementan