30 May 2024, 07:44

KPK Sebut NTB Kepemimpinan Zulkiflimansyah Banyak Kehilangan PAD

Zulkiflimansyah

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan terus mengawal penyelesaian atas aset Gili Trawangan. Lembaga antikorupsi sudah satu tahun mendampingi penyelesaian masalah aset tersebut.

“Dan saat ini Pemprov NTB telah mengirimkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejati NTB,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati kepada awak media, Kamis, (3/12/2020).

Lembaga antirasuah diketahui mendampingi Pemprov NTB dan Kejakti NTB menangani masalah aset Gili Trawangan. Dari pendampingan itu, terungkap bahwa Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah Gubernur Zulkiflimansyah, banyak kehilangan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Bahkan, diindikasikan terdapat penyimpangan lantaran permasalahan pendapatan daerah ini sudah terjadi lama dan terkesan dibiarkan.

“Di lokasi aset tersebut saat ini banyak berdiri bangunan komersial. Namun faktanya tidak ada penambahan kontribusi bagi pemda, baik Provinsi NTB maupun Pemkab Lombok Utara. Selama ini Pemprov NTB hanya menerima royalti sebesar Rp 22,5 juta per tahun,” ujar Ipi.

Karena permasalahan aset tersebut, kata Ipi, Pemkab Lombok Utara juga tidak dapat melakukan pungutan pajak daerah.

“Sehingga dalam konteks pencegahan, secara paralel KPK juga mencegah hilangnya potensi penerimaan daerah dengan mendorong Pemprov NTB menggali potensi penerimaan daerah dari kegiatan komersil yang saat ini sudah berjalan di lokasi,” ungkap dia.

Lantaran di lokasi sekitar aset tersebut terdapat banyak permasalahan, Kejati NTB dalam pelaksanaan tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara akan melakukan penelaahan dan mengambil langkah-langkah penyelesaian terkait kontrak kerja sama antara Pemprov NTB dengan PT GTI.

Peninjauan kembali atas kontrak kerja sama itu didasari atas upaya KPK untuk mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah.

KPK berharap masyarakat yang melakukan investasi kegiatan usaha di lokasi tersebut dapat mematuhi ketentuan yang dibuat Pemprov. Hal itu dimaksudkan untuk kepentingan bersama.

“KPK melalui Unit Koordinasi Wilayah (Korwil) akan terus mengawal penyelesaian atas aset Gili Trawangan,” ujar Ipi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK sebelumnya diminta melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan (GTI) di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pasalnya, keanehan dalam perjanjian pengelolaan aset milik negara itu harus diusut.

“BPK perlu lakukan audit investigasi. Jika merugikan keuangan negara baru KPK menyidik” ungkap Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih kepada wartawan.

Untuk menelusuri apakah ada atau tidaknya wanprestasi antara Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI), KPK bersama Kejaksaan Tinggi NTB selayaknya meninjau ulang kontrak pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan.

Diketahui, berdasar penilaian ulang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan NTB pada 2018, nilai objek pajak berupa tanah seluas 65 hektar di Gili Trawangan yang dikuasai PT GTI mencapai Rp 2,3 triliun.

Ombudsman menilai, KPK bisa melakukan penyidikan apabila sudah ada hasil audit investigasi yang dikeluarkan BPK terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan. Terlebih, Ketua KPK Firli Bahuri juga pernah menjadi Kapolda NTB. Firli dinilai memahami bagaimana pengelolaan tempat wisata yang merupakan aset milik negara tersebut.

“Jangan hanya mengimbau. Ketua KPK kan pernah menjadi Kapolda NTB. Besar kemungkinan paham situasi disana. KPK lebih paham,” kata Alamsyah.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Bupati Banggai Laut Ditangkap KPK

Read Next

KPK Jebloskan Eks Anggota BPK Rizal Djalil ke Bui