24 June 2024, 03:36

KPK Sangkal Pernah Tetapkan Justice Collaborator untuk Nazaruddin

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkal pernah memberikan status Justice Collaborator kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin. Lembaga antikorupsi mengkalim tak pernah memberikan suami Neneng Sri Wahyuni itu status JC.

“Pimpinan KPK saat itu tidak pernah menetapkan M. Nazarudin sebagai Justice collaborator (JC),” ucap Plt Jubir KPK, Ali Fikri, Rabu (17/6/2020).

Pernyataan Ali itu membantah keterangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) yang menyebut Nazaruddin mendapat status JC atau pelaku yang bekerja sama (justice colaborator) dari KPK.

Dikatakan Ali, KPK pada 9 Juni 2014 dan 21 Juni 2017 menerbitkan surat keterangan bekerjasama untuk Nazarudin karena yang bersangkutan sejak proses penyidikan, penuntutan dan di persidangan telah mengungkap perkara korupsi pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, perkara pengadaan E-KTP di Kemendagri dan perkara dengan terdakwa Anas Urbaningrum serta atas dasar M. Nazaruddin selain itu telah membayar lunas denda ke kas Negara.

Surat keterangan bekerjasama tersebut menegaskan KPK tidak pernah menetapkan Nazaruddin sebagai JC. Dikatakan Ali, status JC dan surat keterangan bekerja sama merupakan dua hal berbeda.

Dimana JC diberikan KPK saat proses hukum masih berjalan dan diputuskan oleh Majelis Hakim. Sementara surat keterangan bekerja sama diberikan KPK saat perkara hukum yang menjerat Nazaruddin telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Kami sampaikan kembali bahwa KPK tidak pernah menerbitkan surat ketetapan JC untuk tersangka MNZ (M. Nazaruddin). Benar kami telah menerbitkan dua surat keterangan bekerjasama yang bersangkutan tahun 2014 dan 2017 karena telah bekerjasama pada pengungkapkan perkara dan perlu diingat saat itu dua perkara MNZ telah inkracht,” ujar Ali.

Sebab itu, KPK menyesalkan langkah Ditjenpas memberikan cuti menjelang bebas kepada Nazaruddin. Diungkapkan Ali, KPK setidaknya telah tiga kali menolak memberikan rekomendasi sebagai persyaratan asimilasi kerja sosial dan pembebasan bersyarat yang diajukan Ditjenpas Kemenkumham, M. Nazarudin maupun Penasihat Hukumnya.

“Yaitu pada sekitar bulan Februari 2018, bulan Oktober 2018 dan bulan Oktober 2019,” ungkap Ali.

KPK berharap Ditjenpas dapat lebih selektif dalam memberikan hak binaan, seperti remisi, pembebasan bersyarat, asimilasi dan lainnya kepada napi kasus korupsi. Pasalnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

“Mengingat dampak dahsyat dari korupsi yang merusak tatanan kehidupan masyarakat,” tutur Ali.

Nazaruddin yang menjadi terpidana korupsi diketahui bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung setelah mendapat cuti menjelang bebas (CMB). Padahal, dengan total hukuman 13 tahun pidana penjara atas perkara suap Wisma Atlet Hambalang, serta perkara gratifikasi dan pencucian uang, Nazaruddin sejatinya baru bebas murni pada 2024.

Selama masa pembinaan, Nazaruddin telah berulang kali mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman baik remisi Hari Kemerdekaan 17 Agustus, maupun remisi Hari Raya Idul Fitri. Selama menjalani masa pembinaan, Nazaruddin secara total telah menerima remisi sebanyak 49 bulan.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Jaksa Yakin Korupsi Preskom TRAM Heru Hidayat Mengalir untuk Judi Kasino

Read Next

Eks Dirut Perum Perikanan Indonesia Risyanto Suanda Divonis 4,5 Tahun Bui