16 June 2024, 13:31

KPK Periksa Wakil Ketua MPR Fraksi Demokrat Syarief Hasan

daulat.co – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua MPR Fraksi Demokrat, Syariefuddin Hasan, Rabu (4/1/2023). Mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia yang dikenal dengan sapaan Syarief Hasan itu dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana bergulir fiktif oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) tahun anggaran 2012-2013.

Syarief Hasan akan diperiksa sebagai saksi sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Direktur LPDB-KUMKM periode 2010 – 2017, Kemas Danial (KD). Selain Syarief Hasan, tim penyidik juga akan memeriksa Endang Suhendar, wiraswasta.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, atas nama Syariefuddin Hasan, Wakil Ketua MPR RI (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia periode Tahun 2009 s/d 2014),” ucap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.

KPK sebelumnya menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Empat tersangka itu yakni Direktur LPDB-KUMKM periode 2010 – 2017 Kemas Danial (KD), Ketua Pengawas Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat Dodi Kurniadi (DK), sekretaris II Koperasi Pedangan Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat Deden Wahyudi (DW), dan Direktur PT Pancamulti Niagapratama (PN) Stefanus Kusnadi (SK).

Dugaan rasuah ini bermula sekitar tahun 2012 saat Stefanus Kusnadi menemui Kemas Danial dan menawarkan bangunan Mall Bandung Timur Plaza (BTP) yang kondisi bangunannya belum selesai seratus persen. Tawaran Stefanus agar Kemas dapat membantu dan memfasilitasi pemberian pinjaman dana dari LPDB-KUMKM.

Kemudian Kemas menyetujui penawaran tersebut dan merekomendasikan Stefanus untuk segera menemui Andra A Ludin selaku Ketua Pusat Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat (Kopanti Jabar) agar bisa mengondisikan teknis pengajuan pinjaman dana bergulir melalui permohonan ke Kopanti Jabar.

Sesuai arahan Kemas, Andra A Ludin selanjutnya meminta Dodi Kurnia mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp 90 miliar ke LPDB yang digunakan untuk pembelian kios di Mall BTP seluas 6.000 meter persegi yang akan diberikan pada 1.000 orang pelaku UMKM.

Meski data pelaku UMKM yang dilampirkan tidak mencapai 1.000 orang dan diduga fiktif namun tetap dipaksakan agar dana bergulir tersebut bisa segera dicairkan melalui pembukaan rekening bank yang dikoordinir Deden Wahyudi. Agar penyaluran dana bergulir segera terealisasi, Kemas kemudian membuat surat perjanjian kerjasama dengan Kopanti Jabar tanpa mengikuti dan mempedomani analisa bisnis dan manajemen resiko.

Untuk periode 2012 hingga 2013, telah disalurkan pinjaman dana bergulir pada 506 pelaku UMKM binaan Kopanti Jabar sebesar Rp 116,8 miliar dengan jangka waktu pengembalian selama 8 tahun. Uang sebesar Rp 116,8 miliar tersebut seluruhnya kemudian diautodebet melalui rekening bank milik Kopanti Jabar dan selanjutnya dibayarkan ke rekening bank PT PN milik Stefanus sebesar Rp 98,7 miliar.

Lantaran pengembalian pinjaman yang dapat dilakukan Stefanus hanya sebesar Rp 3,3 miliar dan masuk kategori macet sehingga Kemas mengeluarkan kebijakan untuk mengubah masa waktu pengembalian menjadi 15 tahun.

KPK menduga Kemas menerima sekitar Rp 13,8 miliar dan fasilitas kios usaha ayam goreng di Mall BTP dari Stefanus. Sementara Dodi dan Deden diduga turut menikmati dan mendapatkan fasilitas antara lain berupa mobil dan rumah dari Kopanti Jabar.

KPK menduga perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp 116,8 miliar. Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Rangga)

Read Previous

Komisi IX Pertanyakan Aspek Kegentingan Dalam Penerbitan Perppu Cipta Kerja

Read Next

Suap Pajak, Eks Petinggi Bank Panin Veronika Lindawati Dituntut 3 Tahun Bui