16 May 2021, 21:23

KPK Periksa Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan Munjul Yoory C Pinontoan

Gedung KPK

Gedung KPK

daulat.co – Mantan Dirut Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan kembali diagendakan diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (8/4/2021). Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019.

“Pemeriksaan sebagai saksi TPK terkait  pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon,Kecamatan Cipayung,Kota Jakarta Timur,Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019,” ucap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Yoory sebelumnya pernah diperiksa penyidik KPK pada Kamis (25/3/2021). Usai diperiksa, Yorry mengaku pasrah atas kasus yang menyeret namanya.

Sebelumnya, Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto menyebut jika Yorry merupakan satu dari tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur Tahun 2019.

“Yang sudah ditetapkan 3 (orang tersangka) ya, Yoory,” ungkap Karyoto di kantornya, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Hal itu diungkapkan Karyoto usai disinggung dugaan keterlibatan pengusaha Rudy Hartono dalam kasus tersebut. KPK menduga Rudy Hartono terafiliasi dengan PT Adonara Propertindo. Meski demikian, suami Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene itu sejauh ini masih berstatus saksi.

“Untuk masalah Rudy Hartono (kasus dugaan korupsi pengadaan tanah) Munjul memang yang bersangkutan saat ini masih berstatus saksi,” ujar Karyoto.

Sayangnya, Karyoto belum mau membeberkan lebih lanjut mengenai dugaan keterlibatan Rudy Hartono maupun Yoory C Pinontoan. Pun termasuk saat disinggung dua tersangka lainnya serta detail kasus ini.

Karyoto memastikan pihaknya mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak terkait kasus ini. Pun termasuk dugaan keterlibatan
Rudy Hartono. KPK sejauh ini sedang mendalami dan menguatkan bukti-bukti dugaan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk Rudy.

“Biasanya kalau orang ini terbiasa apakah modusnya sama atau dia mata pencariannya dengan cara-cara atau modus seperti itu akan kami dalami,” ujar Karyoto.

Penyidik KPK sebelumnya sudah mengagendakan dua kali pemeriksaan terhadap Rudy Hartono. Namun, yang bersangkutan mangkir dengan sejumlah dalih. Terkait hal itu, Karyoto memastikan pihaknya akan kembali memanggil Rudy Hartono.

“Kalau tidak datang akan kita panggil lagi, aturan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) seperti itu,” tegas Karyoto.

Sejumlah pihak terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur Tahun 2019 diketahui telah dicegah berpergian ke luar negeri. Pencegahan oleh Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia itu atas permintaan KPK.

“Dalam rangka percepatan penyelesaian penyidikan, saat ini KPK telah mengajukan permohonan larangan bepergian ke luar negeri kepada Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM RI terhadap beberapa pihak yang terkait dengan perkara dugaan TPK terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019,” ucap Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (24/3/2021).

Pencegahan bepergian ke luar negeri ini berlaku selama enam bulan. Lebih lanjut dikatakan Ali, pencegahan ke luar negeri ini untuk memudahkan proses penyidikan.

“Pencegahan keluar negeri terhadap beberapa pihak dimaksud dilakukan selama enam bulan terhitung sejak tanggal 26 Februari 2021. Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan agar apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan mereka tetap berada di wilayah Indonesia,” tutur Ali.

Pun demikian, Ali belum mau mengungkap secara rinci identitas dan status para pihak yang dilarang bepergian ke luar negeri. Ali beralasan, Tim penyidik masih melakukan sejumlah kegiatan untuk mengumpulkan bukti-bukti kasus ini.

“Pada waktunya nanti akan kami sampaikan kontruksi perkara secara  lengkap pada saat setelah penyidikan cukup dan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka telah dilakukan,” tutur Ali.

KPK telah meningkatkan kasus dugaan korupsi terkait pembelian tanah di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Tahun 2019, ke tahap penyidikan.

Tanah yang dibeli itu seluas 41.921 meter persegi. Indikasi kerugian negara dalam kasus ini diduga sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp 5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000.

KPK dikabarkan telah menetapkan empat pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain, YC selaku Dirut PSJ, AR dan TA. Selain itu, KPK juga menetapkan PT. AP selaku penjual tanah sebagai tersangka.

Terkait proses penyidikan kasus ini, penyidik KPK sudah mengagendakan pemeriksaan sejumlah pihak. Diantaranya, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene dan Pengusaha Rudy Hartono Iskandar.

Yoory C Pinontoan diketahui telah menjabat sebagai Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya sejak 2016 setelah sebelumnya menjadi Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan meniti karir sejak tahun 1991.

Pasca kasus itu mencuat dalam pemberitaan media, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan langsung menonaktifkan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan. Disinyalir penonaktifan tersebut dilakukan setelah adanya penetapan status tersangka oleh KPK.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

ASN Nekad Mudik, MenPANRB Bakal Jatuhkan Sanksi Tegas

Read Next

Dipecat! Anggota Satgas KPK Ini Gelapkan Barbuk 1,9 Kg Emas