19 June 2024, 18:31

KPK Minta Ketum KADIN Kooperatif di Kasus Korupsi Gubernur Papua

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat. Lembaga antikorupsi meminta Arsjad kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan.

Arsjad diketahui dipanggil tim penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Gubernur Papua Lukas Enembe pada Selasa (13/12/2022). Namun, Direktur Utama PT Indika Energy Tbk (INDY) itu tak hadir alias mangkir.

“Berikutnya tentu pasti kami panggil. Kami berharap yang bersangkutan kooperatif karena keterangannya dibutuhkan dalam proses dimaksud, sehingga menjadi jelas dan terang,” ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/12/2022).

KPK mengultimatum Arsjad bisa bekerja sama dengan menghadiri undangan pemeriksaan. Dikatakan Ali, Arsjad Rasjid diwajibkan hadir jika sudah dipanggil tim penyidik.

KPK menilai keterangan Arsjad sangat dibutuhkan dalam rangka membuat terang kasus tersebut. Keterangan Arsjad nantinya bisa mempermudah tim penyidik untuk terus menggali keterangan dari saksi saksi yang lain, bahkan kemudian juga dari Lukas Enembe.

“Jadi seorang saksi itu tadi sudah disampaikan merupakan kewajiban untuk hadir, mengonfirmasi, mengklarifikasi, dan perannya tentu menjadi penting ketika dia hadir di hadapan langsung para penyidik KPK,” ucap Ali.

Diketahui, KPK telah menjerat Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Namun, KPK sampai saat ini belum menahan Lukas.

Adapun Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. KPK telah memblokir rekening Lukas dan istrinya, Yulce Wenda.

(Rangga)

Read Previous

KPK Bakal Cermati Negosiasi DPRD Jatim dan Jajaran Khofifah Terkait Pencairan Dana Hibah Rp 7,8 T

Read Next

Demi Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Melarang Penjualan Rokok Batangan