16 May 2021, 22:53

KPK: Komitmen Suap Pengurusan Pajak Bank Panin Rp 25 Miliar

Panin Bank

Panin Bank

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin melalui perwakilannya menyuap Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak periode 2016-2019 serta Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak. Diduga suap itu diberikan lantaran Angin dan Dadan membantu mengurus pemeriksaan PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Bank Panin untuk tahun pajak 2016.

Hal itu terungkap dalam dalam jumpa pers yang disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri, di gedung KPK, Jakarra, Selasa (4/5/2021). Diduga suap itu diberikan melalui kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin, Veronika Lindawati.

Veronika Lindawati (VL) diketahui memegang beberapa jabatan di perusahaan grup Panin. Sejak 2010 hingga sekarang, dia tercatat sebagai Komisaris PT Paninkorp, Komisaris PT Panin Investment (2010-sekarang), Komisaris Independen PT Clipan Finance Indonesia Tbk (2007 sampai sekarang), dan Financial Controller PTWisma Jaya Artek (2002-sekarang). Dia mengawali kariernya sebagai head of book keeping PT Bank Panin Tbk pada 1995-1997. Kini, Veronika, Angin Prayitno, dan Dadan Ramdani telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap tersebut.

Dikatakan Firli, diduga komitmen suap terkait pengurusan pajak bank swasta tersebut sebesar Rp 25 miliar. Kata Firli, Veronika diduga memberikan suap sebesar SGD 500 ribu atau sekitar Rp 5,39 miliar dengan kurs Rp 10.796 pada pertengahan tahun 2018.

“Pertengahan tahun 2018 sebesar SGD 500 ribu yang diserahkan oleh VL sebagai perwakilan PT BPI Tbk dari total komitmen sebesar Rp 25 Miliar,” ungkap Firli.

Diterangkan Firli, dalam melakukan pemeriksaan itu, Angin bersama Dadan diduga menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak. “Pemeriksaan perpajakan juga tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku,” ujar Firli.

Dalam kasus ini, KPK juga menjerat Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations; dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak terkait pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama. Selain menerima suap dari Veronika terkait pemeriksaan pajak Bank Panin, Angin dan Dadan juga diduga menerima suap terkait pemeriksaan pajak PT Gunung Madu  Plantations untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Angin Prayitno Aji dan Dadan diduga menerima suap dari Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi sebagai perwakilan PT Gunung Madu Plantations sebesar Rp 15 miliar pada periode Januari hingga Februari 2018. Angin dan Dadan juga diduga menerima suap sebesar total SGD 3 juta yang diserahkan oleh Agus Susetyo sebagai perwakilan PT Jhonlin Baratama pada kurun waktu bulan Juli-September 2019.

Dipastikan Firli, penyidikan kasus dugaan suap ini tidak akan berhenti dengan menetapkan enam orang sebagai tersangka. Dikatakan Firli, tim penyidik akan terus mengembangkan dan mengusut kasus ini. KPK juga tak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka baru atau bahkan menerapkan pasal pencucian uang.

“Kenapa saya katakan awal? Saat ini kita mengusut kasus suap terkait penerimaan hadiah atau janji tetapi tadi disampaikan apakah kita berhenti di sini tentu tidak, karena tindak pidana korupsi harus buktikan suap dan bagian korupsinya sekaligus kita lihat apakah tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencucian uang,” ujar Firli.

Dalam kasus ini, KPK menjerat Angin dan Dadan dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara Ryan, Aulia, Veronika, dan Agus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Jadi Tersangka Suap Pemeriksaan Pajak, Angin Prayitno Aji Dijebloskan ke Bui

Read Next

Perusahaan Haji Isam Diduga Suap Eks Pejabat Pajak SGD 3 Juta