16 June 2024, 12:30

KPK Kantongi Perintah Suap ke Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan perintah atau arahan terhadap mantan caleg dan keder PDIP Saeful Bahri dalam suap dugaan Pergantian Antar Waktu (PAW) DPR asal PDIP. Lembaga antikorupsi saat ini sedang mendalami dan memperkuat bukti terkait dugaan perintah tersebut.

Dalam kasus suap ini, Saeful Bahri bersama tiga pihak lain telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Saeful Bahri bersama Caleg PDIP Harun Masiku dijerat atas dugaan pemberi suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.

“Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeriksaan untuk kelengkapan berkas yang ada akan semaksimal mungkin dilakukan sesuai dengan peraturan hukum dengan menjunjung tinggi profesionalisme,” ungkap Plt Jubir KPK, Ali Fikri di kantornya, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat sebelumnya mengamini bahwa Saeful merupakan staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Namun, Ali enggan menjelaskan lebih detail saat disinggung lebih lanjut mengenai dugaan perintah dalam sengkarut suap tersebut. Pun termasuk soal dugaan perintah itu datang dari atasan Saeful.

Pun demikian, dipastikan Ali, ihwal dugaan perintah tersebut sudah masuk materi penyidikan yang saat ini sedang bergulir. Ali mengklaim dugaan itu akan terang benderang diungkap pihaknya ketika kasus ini bergulir di persidangan.

“Itu sudah masuk materi pemeriksaan. Jadi untuk hal itu kami  ga bisa sampaikan. Nanti Pada waktunya di persidangan akan terlihat dengan jelas gambaran itu siapa berperan apa, siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban nanti kita bisa lihat di persidangan untuk umum karena BAP (Berita Acara Pemeriksaan) bisa dibuka dan diikuti persidangannya,” ujar Ali.

Disisi lain, Ali juga memastikan bahwa pihaknya mendalami pemberi suap lain kepada Wahyu. Wahyu diduga menerima suap dalam dua kali proses pemberian.

Pertama, pada pertengahan Desember 2019, Wahyu mendapat Rp 400 juta melalui Agustiani, Doni (DON) advokat, dan Saeful. Saat itu, Wahyu diduga menerima suap Rp 200 juta dari Agustiani di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

Kemudian, pada akhir Desember 2019, Harun memberikan uang pada Saeful sebesar Rp 850 juta melalui salah seorang staf di DPP PDIP yang bernama Doni. Dari jumlah tersebut, Saeful diduga memberikan uang Rp 150 juta pada Doni, sehingga sisanya tinggal Rp 700 juta.

Dari Rp 700 juta itu, sebesar 450 juta
diduga diterima Agustiani dan diperuntukkan untuk Wahyu. Sementara sisanya sekitar Rp 250 juta digunakan untuk operasional. Saat operasi tangkap tangan, uang sekitar Rp 450 juta itu ditemukan dan disita penyidik KPK.

Ali memastikan pihakanya mendalami asal muasal uang pemberian pertama. Pendalaman dan pengembangan dilakukan berangkat dari temuan uang Rp 450 juta itu. Lembaga antikorupsi saat ini sedang mempertajam bukti asal muasal uang dalam pemberian pertama tersebut.

“Nah itulah pendalaman-pendalaman itu yang kita lakukan, karena kita sudah memiliki barbuknya. kita konfirmasi ke saksi-saksi barbuk itu, termasuk hasil penggeledahan di beberapa tempat,” kata Ali.

KPK sejauh ini baru menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Yakni, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, caleg PDIP Harun Masiku, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan pihak swasta Saeful. Seluruh tersangka sudah mendekam di rumah tahanan, kecuali Harun.

Pemberian suap untuk Wahyu itu diduga untuk membantu Harun dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia yaitu Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Namun dalam pleno KPU pengganti Nazarudin adalah caleg lainnya atas nama Riezky Aprilia.

Dalam kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan pada Rabu, 8 Januari 2020 ini, tim penindakan KPK menyita uang Rp 400 juta. Diduga Wahyu sudah menerima Rp 600 juta dari permintaan Rp 900 juta.

Nama Hasto disebut-sebut ikut terlibat dalam sengkarut dugaan suap tersebut. Namun, Hasto dalam berbagai kesempatan telah membantahnya. (Rangga Tranggana)

Read Previous

Raker Kemenpora-Komite III DPD Bahas Program Prioritas

Read Next

Labuan Bajo Jadi Kawasan Pariwisata Prioritas 2020