27 May 2024, 13:20

KPK Jebloskan Mensos Juliari ke Rutan Pomdam Jaya Guntur

Rutan Guntur

daulat.co – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara dijebloskan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke jeruji besi, Minggu (6/12/2020). Wakil Bemdum PDIP itu ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

Selain Juliari, penyidik KPK juga menahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemsos), Adi Wahyono. Anak buah Juliari itu ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat.

Juliari dan Adi akan menjalani masa penahanan untuk 20 hari pertama. Dengan demikian, Juliari dan Adi Wahyono akan mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 25 Desember 2020.

“Untuk kepentingan Penyidikan, KPK melakukan penahanan para tersangka selama 20 hari terhitung sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 25 Desember 2020,” ujar Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta.

Juliari dan Adi Wahyono ditahan usai menyerahkan diri dan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Sebelum mendekam di sel tahanan, Juliari dan Adi akan menjalani isolasi mandiri di Rutan Gedung KPK Kavling C1 atau Gedung KPK lama.

“Sebagai protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19, maka tahanan akan dilakukan isolasi mandiri selama 14  hari di Rutan Cabang KPK pada Gedung ACLC KPK di Kavling C1,” tutur Firli.

Mengenakan rompi tahanan KPK, Juliari keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.05 WIB. Kepada awak media, Juliari mengaku akan mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial setelah menyandang status tersangka.

“Ya, ya. Nanti saya buat surat pengunduran diri,” ujar Juliari saat digelandang petugas ke mobil tahanan.

Sayangnya, Juliari enggan berbicara banyak mengenai kasus suap yang menjeratnya. Dikatakan Juliari dirinya akan mengikuti proses hukum.

“Saya ikuti dulu prosesnya. Mohon doanya teman-teman,” ucap Juliari.

Diketahui, KPK telah menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Selain Mensos, KPK menjerat Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta dua pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke sebagai tersangka.

Dugaan suap ini diawali dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kemsos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode.

Untuk memuluskan itu, Juliari diduga menerima fee Rp 10 ribu per paket bansos dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos. Dari paket bansos itu, Juliari diduga menerima suap dengan total Rp 17 miliar.

Matheus dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemsos pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian I.M, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus.

Penunjukkan PT Rajawali Indonesia sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama, diduga telah menerima fee sebesar Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi Wahyono dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar.

Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari, untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Pada periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar yang juga akan digunakan untuk keperluan Juliari. 

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Matheus dan Adi Wahyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sementara itu, Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sementara Ardian I.M dan Harry Sidabuke yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Selain Bansos Covid-19, KPK Awasi Penyaluran Anggaran UMKM

Read Next

KPK Bakal Telusuri Aliran Suap Bansos Mensos Asal PDIP