23 May 2024, 22:37

KPK Jebloskan Eks Anggota BPK Rizal Djalil ke Bui

daulat.co – Mantan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil (RIZ) dan Komisaris PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo (LJP) dijebloskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke rumah tahanan atau bui, Kamis (3/12/2020).

Kedua tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) yang berbeda-beda untuk 20 hari kedepan.

Demikian doungkapkan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2020). Tersangka Rizal Djalil ditahan di Rutan belakang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Sementara  Leonardo Jusminarta Prasetyo ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta.

“Kami menahan tersangka RIZ eks Anggota BPK RI, dan LJP Komisaris Utama PT MD,” ucap Nurul Ghufron.

Keduanya ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. “Sebagai pemenuhan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan Covid-19, maka tahanan akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan Gedung ACLC (Gedung lama KPK), Kavling C1,” tutur Ghufron.

Rizal Djalil dalam perkara ini diduga menerima suap dari Leonardo Jusminarta dengan total nilai 100.000 dolar Singapura, pecahan 1.000 dolar. Uang tersebut diserahkan Leonardo kepada Rizal melalui salah satu pihak keluarga.

Diduga ‎uang tersebut berkaitan dengan proyek Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp 79,27 miliar. Disinyalir Rizal meminta proyek tersebut kepada petinggi SPAM KemenPUPR untuk kemudian dikerjakan proyek oleh perusahaan Leonardo.

Atas dugaan tersebut, Rizal‎ disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sementara Leondardo yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Sebut NTB Kepemimpinan Zulkiflimansyah Banyak Kehilangan PAD

Read Next

Ditangkap KPK, Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Kontraktor