24 May 2024, 01:15

KPK Geledah Rumah Dinas Bupati Banjarnegara

Kantor Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara dijaga aparat kepolisian saat dilakukan penggeledahan KPK, Senin (9/8/2021) - ist

Kantor Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara dijaga aparat kepolisian saat dilakukan penggeledahan KPK, Senin (9/8/2021) – ist

daulat.co – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua lokasi terkait kasus dugaan rasuah dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun Anggaran 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi. Salah satu lokasi yang digeledah yakni rumah dinas Bupati Banjarnegara.

“Rumah Dinas Bupati Banjarnegara di Jl. Dipayuda Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima, Selasa (10/8/2021).

Lokasi kedua yakni, sebuah rumah kediaman di Krandengan, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Meski demikian, Alo belum menjelaskan lebih lanjut terkait penggeledahan tersebut. Termasuk soal kasus dan pihak-pihak yang telah dijerat.

KPK sebelumnya juga melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Banjarnegara dan perusahaan kontraktor PT Bumi Rejo (PT BR) yang terletak di Jalan DI Panjaitan, Banjarnegara, Senin (9/8/2021).

“Tim Penyidik saat ini masih melakukan pengumpulan bukti- bukti terkait perkara ini.
Untuk perkembangan kegiatan dimaksud nantinya akan kami informasikan lebih lanjut,” tutur Ali.

Diketahui, KPK sedang menyidik kasus dugaan korupsi terkait kegiatan pengadaan, pemborongan, ataupun persewaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Banjarnegara pada 2017-2018.

Selain korupsi, KPK juga mengusut dugaan gratifikasinya. Sejalan dengan adanya penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

OSS Berbasis Risiko Merupakan Bentuk Reformasi Layanan Perizinan Online

Read Next

Mensos Monitoring Pelaksanaan Bansos Beras Bagi Masyarakat Terdampak PPKM