23 May 2024, 22:37

KPK ‘Emoh’ Kabulkan Permintaan Effendi Gazali

Ali Fikri

Ali Fikri

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan membuka informasi penyidikan bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang saat ini sedang berjalan. Pasalnya, hal itu bagian dari strategi penyidikan KPK yang saat ini tidak bisa disampaikan kepada publik.

Demikian disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima, Senin (29/3/2021). Hal itu disampaikan Ali sekaligus merespon surat permintaan pakar komunikasi politik Effendi Gazali.

Effendi dalam suratnya meminta lembaga antirasuah membuka data vendor yang menerima jatah Bansos Covid-19. Dia menilai permintaan tersebut relevan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Effendi berdalih publik selama ini hanya mendapatkan sekilas informasi bahwa jumlah paket bansos di Jabodetabek adalah 22.800.000 paket dengan sekitar 107 vendor.

Effendi menganggap permohonan pembukaan data vendor dan pemberi rekomendasi ini sangat penting agar tidak terjadi hoaks dan menjadi keliru ketika dimuat media. Adapun legal standing Effendi mengajukan permintaan ini karena dirinya ikut diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

“Perlu kami sampaikan, sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ada beberapa informasi yang dikecualikan dalam hal proses penegakan hukum,” kata Ali.

“Untuk itu, apa yang disampaikan dalam suratnya tsb merupakan informasi penyidikan yang sedang berjalan sehingga bagian dari strategi penyidikan kami yang saat ini tidak bisa disampaikan kepada publik,” sambungnya.

KPK sebagaimana disampaikan Jubir Ali meyakini Effendi Gazali mengetahui soal ini. Di sisi lain, ia menyampaikan hasil penyidikan kasus bansos akan dibuka oleh pihaknya dalam persidangan. Mulai alur korupsi pengadaan Bansos Covid-19 hingga vendor-vendor yang terlibat.  

“Pada waktunya nanti pada proses persidangan silahkan ikuti, karena itu terbuka untuk umum, termasuk soal hasil penyidikan akan kami buka seluruhnya beserta alat bukti yang kami miliki,” ujar Ali.

KPK juga meyakini setiap saksi yang dipanggil penyidik pasti dikonfirmasi soal pengetahuannya terkait kasus korupsi. Tak terkecuali pakar komunikasi politik itu. Pemanggilan terhadap Effendi sebagai di kasus korupsi Bansos Covid-19 dalam rangka menyelesaikan perkara. Fikri meyakini penyidik membutuhkan keterangan Effendi.

“Pihak yang kami panggil dalam pemeriksaan sebagai saksi adalah pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara tersebut sehingga menjadi lebih terang dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara ini,” tandas Fikri.

Effendi diketahui diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso, Kamis (25/3/2021). Dasar pemeriksaan itu lantaran penyidik KPK mengantongi bukti berupa data dan informasi soal dugaan keterlibatan Effendi Gazali dalam sengkarut suap pengadaan Bansos Covid-19.

“Penyidik memanggil ybs (Effendi Gazali) sebagai saksi tentu karena ada kebutuhan penyidikan. Ada data dan informasi yang perlu dikonfirmasi kepada ybs terkait dengan pelaksanaan pengadaan bansos dimaksud,” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (27/3/2021).

Dalam pemeriksaan itu, tim penyidik mencecar Effendi mengenai dugaan adanya rekomendasi agar salah satu perusahaan menjadi vendor atau rekanan dalam pengadaan bansos Covid-19. Usulan itu disampaikan Effendi melalui mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos Adi Wahyono yang kini menjadi tersangka penerima suap.

“Effendi Gazali, dialami pengetahuannya terkait pelaksanaan pengadaan bansos di Kemsos tahun 2020 antara lain terkait adanya dugaan rekomendasi salah satu vendor yang diusulkan oleh saksi melalui tersangka AW (Adi Wahyono) untuk mengikuti pengadaan Bansos di wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemsos,” kata Ali.

Pernyataan itu seakan mementahkan klaim Effendi Gazali usai diperiksa penyidik KPK kemarin. Saat itu, Effendi mengklaim namanya tidak ada dalam berita acara pemeriksaan tersangka Matheus Joko Santoso.

“Tadi sudah terbukti bahwa nama saya tidak ada di BAP-nya Matheus Joko,” kata Effendi seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/3/2021) kemarin.

Effendi menyebut tuduhan jika dirinya memiliki kuota bernilai puluhan miliar adalah data palsu. Effendi juga menampik kecipratan uang terkait proyek bansos.

Namun demikian, Effendi mengakui sempat bertemu dengan Adi Wahyono saat menjadi moderator dalam seminar nasional riset tentang bansos pada 23 Juli 2020. Saat itu Effendi mengaku meminta agar kuota pengadaan bansos juga diberikan kepada UMKM.

“Jangan orang terzalimi dong, kan tidak semua orang itu apa namanya langsung jatahnya diambil dibagi-bagi sama yang besar-besar, yang itu kan tujuannya adalah UMKM dan dia tidak didirikan hanya pada saat proyek itu,” kata Effendi.

Menurut Effendi, terzalimi yang dimaksudnya itu adalah kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. “Ya kan kalah bersaing dengan dewa-dewa. Ya karena kuotanya sudah habis diambil dewa-dewa.

Namun demikian, ia menampik pernyataannya tersebut terkait kuota salah satu UMKM, yakni CV Hasil Bumi Nusantara. Sementara informasi berkembang, CV Hasil Bumi Nusantara mengerjakan 162.250 paket pada tahap pertama dengan nilai kontrak Rp 48.675.000.000. Pada tahap ke-8, CV Hasil Bumi Nusantara mengerjakan 20.000, dengan pelaksana Susanti.

“Jangan berbicara satu, kami waktu itu berbicara tentang banyak yang UMKM, mengenai siapa kemudian dapat berapa silakan tanya ke penyidik,” ucap Effendi.

Sayangnya, Effendi tidak menjelaskan secara terang maksud pernyataannya mengenai ‘dewa-dewa’ itu. Effendi justru mempertanyakan kapan pihak-pihak yang lebih besar atau ‘dewa-dewa’ terkait kasus Bansos ini dipanggil dan diperiksa oleh penyidik KPK.

“Saya sudah datang saya sudah dipanggil sudah memenuhi panggilan walaupun cuma di WA ya kan, saya datang yang besar-besar kapan nih dipanggilnya, silakan bapak dan ibu cari sendiri,” tutur dosen Universitas Indonesesia itu.

KPK sejauh ini baru menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan suap bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Yakni, Juliari P Batubara selaku Mensos bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos serta dua pihak swasta bernama Ardian IM dan Harry Van Sidabukke.

Diduga Juliari dan dua anak buahnya menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemsos dalam pengadaan paket bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Kasus ini bermula dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kemsos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan dua periode. Selaku Mensos, Juliari menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemsos melalui Matheus Joko Santoso. Fee untuk setiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi Wahyono sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket bansos.

Matheus dan Adi selanjutnya pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian IM, Harry Van Sidabukke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Diduga pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diterima fee Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara melalui Adi dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Selanjutnya dugaan pemberian uang tersebut dikelola oleh Eko dan Shelvy N, selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Pada periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang sekitar Rp 8,8 miliar. Uang yang dikumpulkan dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 itu juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Korupsi Bansos Kabupaten Bandung Barat, 3 Orang Dicegah Pergi ke Luar Negeri

Read Next

Saksi Ungkap Penyerahan Uang PPK Kemensos untuk Pesawat Pribadi