13 June 2024, 20:50

KPK Duga Politikus PDIP Cinta Mega Kecipratan Uang Korupsi Lahan Pulo Gebang

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Anggota DPRD DKI Jakarta yang juga sekaligus politikus PDIP, Cinta Mega turut kecipratan uang terkait pengadaan Tanah di Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur Tahun 2018-2019 yang berujung korupsi. Lembaga antikorupsi sedang mendalami dugaan tersebut.

“Informasi yang kami peroleh, Betul ada dugaan demikian (diduga terima aliran uang),” ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (27/4/2023).

Namun, Ali enggan merinci lebih lanjut terkait hal itu. Cinta sendiri telah diperiksa sebagai saksi kasus ini pada Rabu (26/4/2023). 

Sejumlah hal didalami penyidik dalam pemeriksaan. Termasuk salah satunya soal dugaan aliran uang. Selain Cinta Mega, KPK menduga sejumlah Anggota DPRD DKI Jakarta juga turut menerima fee.

“Dikonfirmasi mengenai dugaan aliran uang yang diterima para pihak dalam pembahasan anggaran dimaksud,” kata Ali.

Selain itu, juga didalami soal Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sarana Jaya. Dimana salah satu peruntukan PMD itu untuk pengadaan lahan.

“Didalami tim penyidik, di antaranya soal pembahasan anggaran penyertaan modal daerah Provinsi DKI Jakarta pada PD Sarana Jaya,” tutur Ali. 

Kasus Pulo Gebang ini merupakan pengembangan perkara korupsi pengadaan tanah di wilayah Munjul, Jakarta Timur. Pengadaan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya. 

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaanlahan di Kelurahan Pulo Gebang, sdah ada tersangka yang dijerat KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Rudy Hartono Iskandar (RHI) selaku Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) dan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan.

(Rangga)

Read Previous

Komisi I Minta Pemerintah Tidak Setengah Hati Tangani Kekerasan KKB Papua

Read Next

Anggota Komisi VII Dorong Presiden Jokowi Evaluasi Keberadaan BRIN