25 June 2022, 21:58

KPK Duga Eks Ketum PPP Romahurmuziy Buat Kesepakatan Rasuah Pengurusan DAK

M Romahurmuziy

M Romahurmuziy

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan keterlibatan mantan Ketua Umum PPP Muchammad Romahurmuziy alias Romi dalam sengkarut dugaan kasus dugaan korupsi pengurusan dana alokasi khusus (DAK) pada 2018. Hal itu mengemuka pasca penyidik lembaga antikorupsi memeriksa Romi pada hari ini, Selasa (22/3/2022).

Romi diperiksa sebagai saksi lantaran diduga memgetahui seputar dugaan rasuah tersebut. KPK juga mengantongi bukti sejumlah pertemuan antara Romi dengan beberapa pihak dalam pengurusan dana DAK dan DID tahun 2018. Dalam pertemuan itu, diduga ada kesepakatan tertentu dalam pengurusan dimaksud dengan pihak yang terkait dengan perkara ini.

“Diduga ada kesepakatan tertentu dalam pengurusan dimaksud dengan pihak yang terkait dengan perkara ini,” ucap Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya.

Namun, Ali belum mau mengungkap lebih jauh seputar pertemuan antara Romi yang merupakan mantan terpidana jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) dengan pihak yang terkait dengan perkara ini.

KPK diketahui sedang mengembangkan kasus dugaan korupsi pengurusan DAK TA 2018. Kasus ini sebelumnya telah menjerat mantan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Yaya Purnomo divonis 6,5 tahun penjara.

Nama Romi sebelumnya berulang kali mencuat dalam sidang perkara korupsi DAK. Misalnya dalam persidangan Yaya Purnomo pada 3 Desember 2018 silam, terungkap dugaan Yaya tak hanya membantu mengurus dana perimbangan daerah, tetapi juga bertindak sebagai makelar pencalonan kepala daerah.

Puji Suhartono selaku Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PPP yang dihadirkan sebagai saksi mengaku mengenal Yaya saat sama-sama mengambil program doktoral di Universitas Padjajaran. Selain Yaya, Romi juga  mengambil program doktoral di kampus yang sama pada 2016 lalu.

Jaksa KPK kemudian menanyakan istilah “McLaren” yang disebut Puji dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Menurut Puji, istilah itu awalnya disampaikan oleh Romy. Istilah itu disematkan lantaran Yaya disebut turut mengurus rekomendasi calon kepala daerah.

Selain itu, dalam surat dakwaan jaksa KPK terhadap mantan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman terungkap Romi mengenalkan Budi Budiman kepada Yaya Purnomo dan Puji Suhartono yang bisa membantu pengurusan DAK dan dana intensif daerah (DID) untuk Kota Tasikmalaya.

Saat itu, Romy meminta Budi Budiman mengajukan permohonan DID untuk Kota Tasikmalaya sekaligus biaya pengurusannya melalui Yaya Purnomo dan Puji Suhartono.

Bahkan, saat Mukerwil I DPW PPP Jawa Barat di Pangandaran, Romi meminta Budi segera menyelesaikan biaya pengurusan DID tahun anggaran 2017 kepada Yaya Purnomo dan Puji Suhartono.

Hal ini lantaran DID Tasikmalaya telah dicairkan sebesar Rp 44,6 miliar untuk pengadaan alat kesehatan dan peningkatan infrastruktur perkotaan. Sementara untuk DAK, Kota Tasikmalaya saat itu mendapat alokasi sebesar Rp 124 miliar.

Budi Budiman memberikan suap kepada Yaya dan mantan Kepala Seksi Perencanaan DAK Fisik II dengan total sebesar Rp 1 miliar atas pengurusan tersebut.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Antisipasi Kelangkaan & Kenaikan Komoditas Jelang Puasa, Rudi Bangun Bangun Desak Kemendag Berlaku Tegas

Read Next

Kebut Penyidikan Heli AW-101, Sinyal KPK Segera Jebloskan John Irfan Kenway ke Bui