7 March 2021, 00:14

KPK Diminta Tentukan Status Hukum 14 Pejabat Bandung Barat

daulat.co – Pendiri Kabupaten Bandung Barat, Asep Suhardi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Bandung Barat, Abubakar.

Pasalnya masih ada belasan pejabat di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang diduga ikut memberikan uang suap kepada Abubakar belum ditentukan status hukumnya.

Demikian disampaikan Asep Suhardi usai membuat laporan ke KPK, Kamis (11/12/2019). Kata Asep, dugaan pemberian suap para pejabat itu telah terungkap dalam persidangan.

“Ada 14 orang, pejabat setingkat eselon 2 yang kami sertakan namanya dan sudah kami berikan ke KPK sebagai laporan kami. Berdasarkan fakta persidangan, 14 pejabat ini aktif memberikan uang kepada Abubakar,” kata Asep Suhardi, Pendiri Kabupaten Bandung Barat usai membuat laporan ke KPK, Kamis (11/12).

Dikatakan Asep, dirinya sudah melaporkan 14 pejabat yang hingga kini masih aktif di pemerintahan Bandung Barat‎. Dalam laporannya, Asep juga sudah menyertakan jumlah uang yang disetorkan para pejabat tersebut ke Abubakar dalam rangka pencalonan Pilkada 2018 lalu.

“Kita ingin ada kepastian hukum, status 14 pejabat ini. Dari tingkat Sekda sampai kadis,” ungkap dia.

Setelah OTT, ungkap Asep, selama ini banyak warga yang tak nyaman karena pejabatnya yang ketahuan korup masih bekerja seperti biasa. Asep berharap, laporannya ke KPK se‎gera ditindaklanjuti agar pemerintahan Bandung Barat bisa berjalan dengan standar Good Governance.

“Seperti tak terjadi apa-apa. Aman-aman saja karena sudah lama tidak juga ditindak oleh KPK,” ujar Asep. (Rangga Tranggana)

Read Previous

Suap Kuota Impor Ikan, KPK Periksa Komisaris PT Inti Samudra Hasilindo

Read Next

Tersangka Suap Proyek Meikarta Tuding Penyidik KPK Intervensi Saksi