24 June 2024, 16:50

KPK Diminta Periksa Azis Syamsuddin

daulat.co – Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyebut Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin memperdagangkan pengaruh sebagai anggota DPR. Sebab itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memeriksa politikus Golkar tersebut.

“Negara dan KPK harus hentikan Azis Syamsuddin. Dia diduga lakukan praktik dagang pengaruh seperti mantan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang sudah dipenjara,” ungkap Natalius Pigai, di Jakarta, Senin (30/12/2019).

Natalius menyampaikan hal itu sekaligus menanggapi pernyataan mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang menyebut Aziz meminta uang fee sebesar 8-10 persen dari pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah tahun 2017.

Aziz saat itu disinyalir memanfaatkan posisinya sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR. Azis sebagai anggota DPR dari Daerah Pemilihan Lampung disebut menjanjikan pencarian DAK untuk Lampung Tengah, tetapi syaratnya harus memberi fee kepada Mustafa.

Ditegaskan Natalius, KPK perlu menegakkan hukum secara profesional, objektif, dan imparsial. Selain itu, KPK juga harus jujur dan adil melalui peradilan pidana (criminal justice system) untuk memeriksa pejabat negara yang memperdagangkan pengaruh seperti Azis.

“Perbuatan dagang pengaruh (trading in influences) sebagai tindakan korupsi yang harus dikenakan sebagai delik kejahatan pidana. Selama ini KPK sudah melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku dagang jabatan tetapi delik yang dikenakan adalah delik korupsi bisa. KPK harus lebih maju dengan munculkan delik dagang pengaruh sebagai penegakan hukum di bidang korupsi yang lebih progresif,” kata Natalius.

Mantan aktivis ini menilai, perbuatan dagang pengaruh atau tindakan memperdagangkan pengaruh demi keuntungan pribadi, rekan bisnis atau golongan merupakan perilaku koruptif yang menyimpang dari etika dan moralitas.

“Setya Novanto, Taufik Kurniawan, Irman Gusman bahkan hari ini Aziz Syamsuddin disebut-sebut terlibat memperdagangkan pengaruh dana desentralisasi. Ini harus menjadi perharitian KPK kedepan,” ucap Natalius.

Sebelumnya, Mustafa saat membesuk ayahnya di Rumah Sakit Harapan Bunda Lampung Tengah pada Rabu (25/12/2019) lalu, menyebut Azis meminta fee 8 persen jika Lampung Tengah ingin mendapatkan DAK Perubahan tahun 2017. Permintaan itu karena pencairan DAK tinggal menunggu pengesahan dari Banggar.

Saat itu Aziz menjabat Ketua Banggar. Sementara Mustafa saat ini sedang dipenjara karena menyuap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

Mustafa mengaku diajak oleh mantan Ketua DPRD Lampung Tengah Fraksi Golkar, Junaidi yang juga terjerat beberapa kasus korupsi di Lampung Tengah untuk bertemu dengan Azis Syamsuddin. Saat bertemu, Mustafa mengaku terkejut lantaran Azis meminta fee sebesar 8 persen dari DAK yang akan diterima Lampung Tengah.

Kemudian Mustafa meminta Aziz untuk berkomunikasi dengan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah yang saat itu dijabat oleh Taufik Rahman. Berdasarkan laporan Taufik, Aziz bukan meminta fee 8 persen, tetapu bertambah menjadi 10 persen.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Selain Suap, Eks Dirut PT Garuda Indonesia Didakwa Pencucian Uang

Read Next

Jokowi Harap Manipulasi Nilai Saham Dihilangkan