26 May 2024, 11:55

KPK Diminta Panggil Paksa Azis Syamsuddin Jika Kembali Mangkir

KPK

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memanggil paksa Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin jika politikus partai Golkar tersebut mangkir pada panggilan selanjutnya.

Lembaga antikorupsi memang akan kembali memanggil dan memeriksa Azis Syamsuddin sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang melibatkan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

KPK akan kembali memanggil Azis lantaran yang bersangkutan tak hadir pada panggilan pertama, Jumat (7/5/2021). Azis berdalih tidak bisa hadir pemeriksaan lantaran masih ada kegiatan lain.

“Jika mangkir lagi ya diterbitkan surat perintah membawa atau menangkap dan membawa ke KPK meski berstatus sebagai saksi. Jadi kalu dua kali nggak datang ya panggil paksa,” ucap Kordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman dalam keterangannya, Senin (24/5/2021).

Seharusnya, kata Boyamin, Azis kooperatif atas pemanggilan tersebut. Boyamin berharap Azis sebagai Wakil Ketua DPR dan pernah bercokol di Komisi III yang membidangi hukum, dapat memberi contoh pada masyarakat dengan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

“Berilah tauladan pada masyarakat untuk datang pada panggilan kedua nanti,” ujar dia.

Disisi lain, kata Boyamin, kehadiran Azis  akan membantu proses penegakan hukum kasus dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai dan penyidik KPK. “Pak Azis Syamsuddin tidak perlu takut kalau tidak merasa bersalah, dan nanti jelaskan semuanya dengan segala argumen, data dan bukti, bahwa Pak Azis tidak terkait dan tidak terlibat dalam perkara tersebut,” tutur Boyamin.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya akan kembali memanggil Azis. Namun, Ali belum membeberkan waktu pemanggilan tersebut.

“Mengenai waktunya akan kami informasikan lebih lanjut,” kata Ali beberapa waktu lalu.

Tim penyidik KPK sebelumnya telah menggeledah 3 rumah pribadi, rumah dinas, dan ruang kerja Azis Syamsuddin di DPR. Dari penggeledahan itu, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti.

Azis sendiri telah dicegah berpergian ke luar negeri selama 6 bulan, terhitung sejak 27 April 2021. Selain Azis, dua pihak swasta yakni Agus Susanto dan Aliza Gunado juga dicegah berpergian keuar negeri.

Dalam kasus ini, KPK menduga adanya keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Robin sebelumnya mengakui pernah melakukan pertemuan dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial di rumah dinas (rumdin) Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Pertemuan yang juga dihadiri Azis Syamsuddin itu berlangsung selama 30 menit. Dalam pertemuan itu, Syahrial bercerita soal permasalahannya kepada Robin.

“(Pertemuan) setengah jam. Ya dia (Syahrial) menceritakan masalah dia,” ungkap Robin usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Pertemuan antara Robin dan Syahrial tersebut terjadi di rumah dinas Azis di Jakarta Selatan pada Oktober 2020.
Dalam pertemuan tersebut, Azis memperkenalkan Stepanus dengan Syahrial karena diduga Syahrial memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan. Azis juga meminta agar Robin dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK.

Pasca pertemuan di rumah Azis, Robin menindaklanjutinya dengan mengenalkan Syahrial kepada pengacara bernama Maskur Husain untuk bisa membantu permasalahannya. Robin bersama Maskur sepakat untuk membuat komitmen dengan Syahrial terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Syahrial menyetujui permintaan Robin dan Markus dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia, yang mana teman dari saudara Robin, dan juga Syahrial memberikan uang secara tunai kepada Robin hingga total uang yang telah diterima Robin sebesar Rp 1,3 miliar.

Pembukaan rekening bank oleh Robin dengan menggunakan nama Riefka dimaksud telah disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif Maskur. Setelah uang diterima, Robin kembali menegaskan kepada Maskur dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK. Dari uang yang telah diterima oleh Robin dari Syahrial, lalu diberikan kepada Markus sebesar Rp 325 juta dan Rp 200 juta.

Markus juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp 200 juta, sedangkan Robin dari bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama Riefka Amalia sebesar Rp 438 juta.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Melkiades Laka Lena Dorong APH Investigasi Dugaan Kebocoran Data Pribadi BPJS Kesehatan

Read Next

Pengamat Bilang, Elektabilitas Tinggi Bukan Jaminan Ganjar Bisa Raih Tiket ‘Nyapres’