22 May 2024, 00:29

KPK Diingatkan Tidak Persempit Masalah Korupsi Pada Jumlah Pelaku Rasuah

Alif Kamal

Alif Kamal

daulat.co – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa 13 April 2021, mengungkapkan jika pihaknya telah menangkap lebih dari 1.550 orang karena terlibat praktik rasuah.

Meski telah menangkap pelaku korup dalam jumlah besar, namun KPK meyakini ada jutaan orang baik yang tidak disorot karena tertutup dengan berbagai penangkapan atau Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Yang tertangkap KPK karena korupsi itu tak lebih dari 1.550 orang sampai hari ini. Artinya masih ada 262 juta lebih warga negara Indonesia yang baik,” kata Firli.

Menanggapi pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur Alif Kamal menilai pernyataan tersebut keliru. Sebab problem tindak pidana korupsi sebenarnya bukan pada sedikit atau banyaknya jumlah orang yang korup. Akan tetapi, kata dia, ada pada efek korupsi yang sistemik.

“Demokrasi kita jadi bancakan karena praktek jual beli suara. Suap pejabat negara silih berganti, membuat lembaga politik kita rusak,” tegas Alif Kamal dalam keterangannya kepada daulat.co, Rabu 14 April 2021.
 
“Jadi bukan di negara ini masih segelintir orang yang korup dan jutaan orang masih baik. Bayangkan jika 1 orang seperti Sjamsul Nursalim yang diduga ngemplang duit negara 4,5 triliun. Itu duit banyak untuk bisa bangun ratusan sekolah dan puskesmas,” sambungnya.

Menurut Alif, ada tiga lembaga penegak hukum yang menangani praktik korupsi di negeri ini. Meski ada tiga, praktik korupsi masih saja terjadi hingga kini. Hal itu juga menjadi pertanyaan tersendiri bagi Partai Rakyat Adil Makmur.
 
“Yang ngurusin korupsi di negara ini ada 3 lembaga, KPK, Kepolisian & Kejaksaan. Tapi hampir tiap hari praktek korupsi terus ada. Problemnya apa? Karena pemberantasan korupsi tidak ditujukan untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional,” sebut Alif.

Praktik korupsi terus saja terjadi, lanjut dia, karena proses pemberantasan tindak pidana korupsi dinilainya hanya dijadikan alat kepentingan politik.

(Sumitro)

Read Previous

Ilham Saputra Jadi Ketua KPU RI Definitif

Read Next

Alhamdulillah, Korban Tenggelam di Sungai Comal Pemalang Akhirnya Ditemukan