7 March 2021, 00:31

KPK Dalami Persetujuan Gamawan Fauzi di Proyek IPDN

Gedung KPK

Gedung KPK

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kampus IPDN di Minahasa, Sulawesi Utara. Salah satu upaya dengan memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, Senin (18/11/2019).

Tim penyidik dalam pemeriksaan ini mencecar Gamawan soal persetujuannya selaku Menteri Dalam Negeri saat itu. “Didalami terkait persetujuan pemenangan lelang atas proyek pembangunan IPDN yang nilainya diatas 100 miliar,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (18/11/2019).

Gamawan sendiri diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kampus IPDN di Minahasa, Sulawesi Utara yang menjerat mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Dudy Jocom. Selain proyek IPDN di Minahasa, Dudy Jocom juga menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi proyek kampus IPDN di Gowa, Sulawesi Selatan dan Rokan Hilir, Riau.

Adapun proyek lebih dari Rp 100 miliar harus ditandatangani menteri. Itu sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pagu anggaran untuk proyek kampus IPDN di Minahasa, Sulawesi Utara senilai sekitar Rp 132 miliar. Sementara proyek kampus IPDN di Gowa, Sulawesi Selatan senilai sekitar Rp 133,7 miliar dan Rokan Hilir, Riau senilai sekitar Rp 103,8 miliar.

Usai diperiksa, Mendagri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut mengaku dicecar mengenai persetujuannya terkait proyek-proyek tersebut. Gamawan tak membantah menyetujui proyek-proyek tersebut.

“Ditanya kalau proyek di atas Rp 100 miliar kan ditandatangani Menteri. Iya saya bilang,” kata Gamawan yang diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi tiga berkas penyidikan Dudy Jocom.

Namun, Gamawan berdalihb persetujuan itu diberikan setelah proyek-proyek tersebut ditinjau oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Itu saya tanda tangan, tapi setelah direview oleh BPKP. Setelah direview baru saya tanda tangan itu saja,” ujar Gamawan.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Gojek Dukung Kontingen Merah Putih di SEA Games 2019

Read Next

BKPM Akan Ubah Pola Pelayanan Calon Investor