24 June 2024, 16:13

KPK Dalami Hubungan Istri Nurhadi dengan Pegawai MA

Eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi

Eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi

daulat.co – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa saksi H Sofyan Rosada untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011-2016 yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, Senin (15/6/2020).

Dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami hubungan Tin Zuraida, istri Nurhadi dengan pegawai MA, Kardi. Sofyan Rosada disebut-sebut merupakan pemimpin Pondok Pesantren Darul Sulthon Al Husaini. Tin dan Kardi dikabarkan pernah melakukan pernikahan secara siri di Pesantren Darul Sulthon pada November 2001.

Kepada salah satu media nasional, Sofyan mengamini pernikahan tersebut. Pernikahan tersebut dikabarkan disaksikan Abdul Rasyid dan Karnadi yang merupakan kolega mempelai. Lembaga antikorupsi sendiri tak membantah adanya dugaan harta Tin Zuraida yang diduga berasal dari hasil korupsi Nurhadi, namun dalam penguasaan Kardi.

“H. Sofyan Rosada (Wiraswasta) di periksa sebagai saksi NHD, Penyidik mendalami keterangan saksi mengenai hubungan Tin Zuraida (istri Tsk NHD) dengan Kardi,” ucap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada awak media melalui pesan singkat, Senin malam.

Selain Sofyan Rosada, penyidik juga memeriksa Pejabat Pembuat Akta Tanah Herlinawati dan Karyawan Swasta bernama Andrew. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HSO). Hiendra sejak Februari 2020 hingga saat ini diketahui masih buron.

“Penyidik mendalami keterangan saksi-saksi (Herlinawati dan Andrew) terkait dengan adanya pengalihan aset Villa Gadog kepada pihak lain,” kata Ali.

Sedianya penyidik hari ini juga memanggil Tin Zuraida. Namun Tin tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dengan alasan sakit. Pemeriksaan Tin akan dijadwal ulang pada Senin (22/6/2020).

“Tin Zuraida SH. M.KN (PNS), Tidak datang karena sakit dan pemeriksaan akan dijadwalkan ulang Senin (22/6),” tutur Ali.

Dalam kasus ini, KPK menduga Nurhadi menerima suap dan gratifikasi dari Hiendra Soenjoto sebesar Rp 46 miliar. Uang diserahkan Hiendra melalui menantu Nuhadi, yakni Rezky Herbiyono, sepanjang 2011-2016.

Diduga uang tersebut sebagai upeti atas bantuan Nurhadi mengurus dua perkara perdata yang dialami MIT. Pertama, dalam kasus MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara. Kedua, perkara perdata sengketa saham MIT dengan nilai suap Rp 33,1 miliar.

Terkait gratifikasi, diduga Nurhadi melalui Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 menerima total Rp 12,9 miliar. Diduga uang itu untuk penanganan sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Dalami RUPS Penentuan Mitra Penjualan Dirgantara

Read Next

KPK Periksa Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia