22 June 2024, 19:20

KPK Curiga Komut PT Tanur Muthmainnah Tahu Aliran Uang Suap ke Bupati Meranti

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Komisaris Utama Biro Jasa Umroh PT Tanur Muthmainnah Tour, Maria Giptia dugaan aliran uang dalam bentuk fee dari PT Tanur Muthmainnah ke Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil. Dugaan aliran dana itu salah satu yang didalami penyidik KPK saat memeriksa saksi Maria Giptia pada Senin (10/7/203).

“Antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran uang dalam bentuk pembagian fee dari kerjasama pelaksanaan paket Umroh di Pemkab Kepulauan Meranti,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (11/7/2023).

Namun, Ali tak merinci lebih lanjut terkait hal tersebut. Selain Maria, penyidik KPK juga memeriksa seorang PNS bernama Heny Fitriani. Dari Heny, penyidik mendalami dugaan pengondisian dalam pemenangan tender paket umroh di Kepulauan Meranti.

“Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan keikutsertaan saksi menjadi direksi pada PT Tanur Muthmainnah Tours dan PT Hamsa Mandiri International Tours dimana diduga ada pengondisian saat dilaksanakannya tender untuk paket Umroh di Pemkab Kepulauan Meranti,” ujar Ali.

Diketahui, PT Tanur Muthmainnah mempunyai program, di mana setiap memberangkatkan lima jemaah umroh akan mendapatkan jatah gratis umroh untuk satu orang. Namun pada kenyataannya tetap ditagihkan enam orang kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

KPK menyebut Adil diduga menerima suap senilai Rp 1,4 miliar dari PT Tanur Muthmainnah. Uang suap itu diterima Adil melalui Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih yang merupakan Kepala Cabang PT Tanur Muthmainnah.

Sejumlah pihak telah dicegah berpergian keluar negeri. Di antaranya, bos PT Hamsa Mandiri International, Muhammad Reza Pahlevi, Heny Fitriani, Maria Giptia, dan Deny Surya AR.

KPK sebelumnya telah menetapkan Bupati Kepulauan Meranti, M Adil (MA) sebagai tersangka. Adil ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Nengsih (FN) serta Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, M Fahmi Aressa (MFA)

Adil dijerat dengan tiga kasus sekaligus. Pertama, Adil diduga telah melakukan korupsi terkait pemotongan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP) dengan kisaran 5 persen sampai 10 persen untuk setiap SKPD. Pemotongan anggaran tersebut disamarkan Adil seolah-olah sebagai utang.

Kedua, berkaitan kasus dugaan suap pengondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 di Pemkab Kepulauan Meranti. Adil diduga telah menyuap M Fahmi Aressa senilai Rp 1,1 miliar agar Pemkab Kepuasan Meranti mendapatkan status predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kasus Ketiga, terkait dugaan korupsi penerimaan fee dari jasa travel umrah. Adil diduga menerima fee Rp 1,4 miliar dari perusahaan travel umrah, PT Tanur Muthmainnah melalui Fitria Nengsih. Pemberian uang melalui Fitria Nengsih yang juga merupakan Kepala Cabang PT Tanur Muthmainnah terjadi pada bulan Desember 2022.

Diduga Suap tersebut sebagai fee pemulus lantaran perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umroh itu telah dimenangkan untuk proyek pemberangkatan umroh bagi para Takmir Masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.

“MA menerima uang sejumlah sekitar Rp 1,4 miliar dari PT TM (Tanur Muthmainnah) melalui FN yang bergerak dalam bidang
jasa travel perjalanan umroh karena memenangkan PT TM untuk proyek pemberangkatan umroh bagi para Takmir Masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti,” ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/4/2023) malam.

Kasus dugaan suap itu dibongkar lembaga antikorupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (6/4/2023). Pemilik PT Tanur Mutmainah, Reza Fahlevi merupakan 1 dari 28 orang yang ditangkap tim satgas KPK dalam OTT tersebut.

Atas dugaan perbuatan rasuah tersebut, Adil yang diduga sebagai penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Adil juga sebagai pihak yang diduga pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, Fitria Nengsih (FN) sebagai pihak yang diduga pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan M Fahmi Aressa yang diduga sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Para tersangka itu telah dijebloskan oleh penyidik KPK ke jeruji besi. Adil bersama Fitria Nengsih dojebloskan ke Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Sementara tersangka M Fahmi Aressa dijebloskan ke Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

(Rangga)

Read Previous

Legislator Dorong Kawasan Gunung Kemukus Jadi Wisata Religi dan Wisata Keluarga

Read Next

Komisi V DPR Apresiasi Kemenhub Bangun Terminal Tipe A Guntur di Garut