29 May 2024, 21:29

KPK Bakal Telusuri Aliran Suap Bansos Mensos Asal PDIP

Mensos Juliari P Batubara

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami aliran uang kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) wilayah Jabodetabek untuk penanganan Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara. Lembaga antokorupsi bakal menelusuri setiap aliran dana dari kasus suap pengadaan Bansos ini.

“Setiap ada aliran uang pasti kita ikuti,” ucap Ketua KPK, Firli Bahuri di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Namun, Firli enggan memgungkap sejauh mana penelusuran aliran dana tersebut. Pasalnya, kata Firli, hal tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan.

“Tentu kami tidak akan menyampaikan bagaimana proses aliran uangnya. Karena nanti akan kita uji di peradilan. Dan kita sangat menghormati prinsip2 tugas pokok KPK diantaranya adalah kepastian hukum, keterbukaan, transparan, kepentingan umum, akuntabilitas dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu harus kita hormati betul,” ujar Firli.

Dketahui, Juliari juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum bidang Program PDIP. KPK memastikan akan menelusuri setiap aliran dana dari kasus suap pengadaan Bansos ini. Termasuk jika terdapat aliran dana ke PDIP, partai politik tempat Juliari bernaung.

“Di dalam beberapa perkara ini kita tidak melihat latar belakang politik ya, bahwa dia Bendum parpol iya faktanya. Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia misalnya ada di situ misalnya, ini kan nanti digali lebih lanjut dalam pemeriksaan saksi-saksi,” ungkap Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi terpisah.

Dikatakan Ali, pihaknya untuk saat ini akan mendalami mengenai aliran dana yang diterima oleh Juliari yang dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya pada 23 Oktober 2019.

KPK sejauh ini menduga, Juliari bersama Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos menerima suap senilai Rp 17 miliar dari rekanan Kemsos, Ardian I.M dan Harry Sidabuke.

Meski demikian, Ali memastikan KPK akan menelusuri aliran dana atau follow the money dalam pengusutan setiap perkara.

“Menerima sekian miliar tadi itu bahkan nanti mungkin lebih terus nanti kemudian apa ke mana itu kan selanjutnya nanti baru dikembangkan. Pasti lah, pasti (follow the money). Iya lah tentu. Kan nanti ada aliran-alirannya ke mana gitu. Diikuti dulu lah ya. Prinsipnya yang jelas kita di proses penyidikan itu nanti kita sampaikan,” ungkap Ali.

Dalam mengusut dan mengembangkan kasus ini, lembaga antikorupsi melakukan sejumlah upaya. Salah satunya memasang garis KPK atau KPK line di lima lokasi.

Informasi uang dihimpun, di antara tempat yang sudah dipasang KPK line adalah rumah dinas, rumah pribadi, dan kantor Kemensos. Dengan pemasangan KPK-line, kelima lokasi tersebut akan menjadi lokasi yang turut digeledah tim penyidik dalam proses penyidikan kasus ini.

“Ada lima lokasi yang sudah di-KPK line,” tutur Ali.

Diketahui, KPK telah menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Selain Mensos, KPK menjerat Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta dua pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke sebagai tersangka.

Dugaan suap ini diawali dari pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kemsos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode.

Untuk memuluskan itu, Juliari diduga menerima fee Rp 10 ribu per paket bansos dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos. Dari paket bansos itu, Juliari diduga menerima suap dengan total Rp 17 miliar.

Matheus dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemsos pada Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang di antaranya Ardian I.M, Harry Sidabuke dan juga PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus. Penunjukkan PT Rajawali Indonesia sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono.

Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama, diduga telah menerima fee sebesar Rp 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi Wahyono dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari, untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Pada periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul fee dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar yang juga akan digunakan untuk keperluan Juliari. 

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Matheus dan Adi Wahyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sementara itu, Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sementara Ardian I.M dan Harry Sidabuke yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

KPK Jebloskan Mensos Juliari ke Rutan Pomdam Jaya Guntur

Read Next

Kembangkan Suap Mensos, KPK Isyaratkan Bidik Klaster Pengadaan Bansos Covid-19