25 June 2022, 21:51

KPK Bakal Analisa Lebih Lanjut Skandal Kardus Durian Muhaimin Iskandar

Ali Fikri

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon desakan publik yang meminta kembali mengusut kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) atau yang tenar dengan sebutan skandal kardus durian. Lembaga antikorupsi memastikan bakal mempelajari ulang skandal tersebut.

“Kami akan pelajari, kami analisa lebih lanjut kembali perkara-perkara yang dulu pernah ditangani di KPK yang dimaksud,” ungkap pelaksana tugas (Plt), KPK Ali Fikri, Rabu (16/3/2022).

Skandal kardus durian itu sebelumnya mengungkap sejumlah nama. Salah satunya  Muhaimin Iskandar yang saat itu menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bahkan sempat diperiksa penyidik KPK terkait kasus tersebut. Bak ditelan bumi, publik belakangan ini kembali mempertanyakan kelanjutan penanganan kasus tersebut.

“Saya kira kami mengikuti yang apa yang jadi suara dari masyarakat, artinya beberapa kali dilakukan unjuk rasa di depan gedung KPK ya terkait bagaimana kelanjutan dari perkara korupsi yang dulu ditangani oleh KPK mengenai dugaan keterlibatan adanya pihak-pihak lain,” ujar Ali.

“Kami memahami bagaimana peran serta dan aspirasi serta masukan dari masyarakat terkait dengan penanganan perkara di KPK, tentu kami akan pelajari lebih lanjut nanti ya bagaimana fakta-fakta hukum penanganan perkara ini dan fakta persidangan terdahulu yang sudah ada mengenai dari apa yang menjadi disuarakan masyarakat tersebut,” ditambahkan Ali.

KPK meminta masyarakat yang memiliki informasi terkait skandal kardus durian ini untuk melapor. Lembaga Antikorupsi juga bakal membongkar berkas lama untuk mempelajari lagi skandal tersebut. KPK tak segan meningkatkan kasus itu ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka jika minimal dua alat bukti terpenuhi.

“Kalau kemudian fakta hukum jelas, tentunya memang harusnya sudah dinaikan, apalagi kemudian sudah cukup lama perkara tersebut,” kata Ali.

Sekadar informasi, kasus yang diduga melibatkan Cak Imin ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan tiga orang di lokasi berbeda pada Agustus 2011.

Tiga orang itu adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan, Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) bernama I Nyoman Suisnaya, Kabag Program Evaluasi di Ditjen P2KT Dadong Irbarelawan dan seorang kuasa direksi PT Alam Jaya Papua bernama Dharnawati.

Dari pengungkapan ini, penyidik KPK mengamankan uang yang diduga merupakan suap untuk proyek itu. Uang sebesar Rp 1,5 miliar itu disimpan dalam kardus durian yang diberikan oleh PT Alam Jaya Papua. Uang itu disebut-sebut dipersiapkan untuk Cak Imin.

Uang suap ini diberikan sebagai komitmen fee dari pengalokasian anggaran DPIP empat daerah di kabupaten Papua, Keerom, Manokwari, Mimika dan Teluk Wondama yang digarap PT Alam Jaya Papua. Pemberi uang ini adalah seorang kuasa direksi PT Alam Jaya Papua bernama Dharnawati dan penerimanya adalah I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan.

Kasus ini sudah selesai, majelis hakim juga sudah menjatuhkan vonis kepada Nyoman dan Dadong tiga tahun penjara. Dalam berbagai kesempatan, Muhaimin Iskandar sebelumnya selalu membantah uang itu disiapkan untuknya.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Jadi Tersangka TPPU, Aset Rp 10 M Bupati Nonaktif Nonaktif Banjarnegara Disita KPK

Read Next

Bupati Pemalang Launching Produk UMKM di Gerai Indomaret