21 October 2021, 08:12

KPK Akan Lindungi Saksi Haji Isam Jika Keterangannya di Pengadilan Benar

dok KPK

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melindungi secara hukum mantan Tim Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Yulmanizar dari laporan pemilik Jhonlin Grup, Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam. Tak hanya lembaga antokorupsi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga diklaim akan turun tangan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, (8/10/2021). Hal itu disampaikan sekaligus merespon upaya Haji Isam melalui kuasa hukum yang melaporkan salah satu saksi KPK, Yulmanizar ke Mabes Polri.

Adapun pelaporan itu buntut pengakuan Yulmanizar saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan suap terkait pengurusan pajak PT Jhonlin Baratama, salah satu perusahaan milik Haji Isam. Dalam laporannya, Yulmanizar diklaim telah mencemarkan nama baik ‘crazy rich’ Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan itu.

“Setiap saksi juga sepanjang beritikad baik memberikan keterangan yang benar, tentu pasti akan dilindungi secara hukum baik oleh KPK maupun LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban),” ungkap Ghufron.

Ditegaskan Ghufron, keterangan Yulmanizar juga tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Terlebih, sambung Ghufron, Yulmanizar memiliki hak dan kebebasan untuk membeberkan apapun yang diketahuinya terkait dengan kasus itu.

“Keterangan yang disampaikan (saksi) adalah apa yang ia alami, ia dengar atau lihat secara langsung,” kata Ghufron.

Pelaporan Haji Isam terhadap Yulmanizar dinilai lembaga antikorupsi terlalu dini. Sebab, belum tentu Yulmanizar berbohong memberikan keterangan terkait dugaan keterlibatan Haji Isam dalam sengkarut dugaan suap tersebut. Menurut Ghufron, Haji Isam baru bisa melaporkan jika terdapat bukti kuat Yulmanizar berbohong.

“Kalau ternyata apa yang disaksikan atau pun diterangkan pada kesaksiannya dalam proses hukum ternyata bohong atau tidak benar, maka pihak-pihak yang memiliki yang berkepentingan atau dirugikan atas keterangan tersebut, secara hukum itu memungkinkan untuk kemudian mengadukan, itu sah-sah saja,” ucap Ghufron.

Sebelumnya, Yulmanizar saat bersaksi untuk terdakwa mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno Aji dan mantan Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani, tak membantah jika Haji Isam memerintah pengondisian nilai pajak PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Sardiyan-Eko Jadi Ketua & Sekretaris Terpilih, Forum BUMDesma Berubah Jadi Asosiasi BUMDesma

Read Next

Segera Diadili, Ini Pasal Dakwaan Eks Dirut Pembangunan Sarana Jaya