23 September 2021, 19:53

Korupsi Perum Jasa Tirta II, KPK Tahan Psikolog Andririni Yaktiningsasi

Andririni Yaktiningsasi -ist

Andririni Yaktiningsasi -ist

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II (PJT II) tahun 2017, Andririni Yaktiningsasi, Jumat (3/9/2021). Andririni yang merupakan psikolog ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama.

“Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan tersangka AY (Andririni Yaktiningsasi),” ucap Deputi Penindakan KPK, Karyoto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta.

Andririni ditahan usai diperiksa sebagai tersangka. Sebelum mendekam di Rutan Gedung Merah Putih KPK, Andririni bakal menjalani isolasi mandiri selama 14 hari sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19.

“Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari, sebagai salah satu upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19 di dalam lingkungan Rutan KPK,” ujar Karyoto.

KPK sebelumnya menetapkan mantan Dirut PJT II Djoko Saputra dan seorang swasta bernama Andririni Yaktiningsasi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II tahun 2017.

Djoko bersama-sama Andririni Yaktiningsasi, Andrijanto, Esthi Pambangun, Endarta Dwi dan Sutisna diduga telah melakukan korupsi pengadaan jasa konsultansi di PJT II tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 4,9 miliar.

Jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan pekerjaan jasa konsultasi tahun 2017 pada Perum Jasa Tirta II.

Perbuatan Djoko juga menguntungkan pihak lain, di antaranya Andririni Yaktiningsasi sebesar Rp 2,1 miliar; Ignatius Heruwasto sebesar Rp 1,1 miliar; Faizal Rakhmat Rp 493,9 juta; Manal Musytaqo Rp 149 juta; Bimart Duandita sekitar Rp 48 juta; Sutisna sekitar Rp 944 juta dan Andrian Tejakusuma sebesar Rp 78,6 juta.

Djoko sendiri telah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin pada awal Februari 2021 lalu. Di lapas khusus koruptor itu, Djoko menjalani hukuman 5 tahun pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Adapun perkara ini bermula pada 2016 atau setelah diangkat Djoko diangkat sebagai bos Waduk Jatiluhur. Djoko saat itu memerintahkan relokasi anggaran pada pekerjaan pengembangan SDM dan Strategi Korporat yang awalnya senilai Rp 2,8 miliar menjadi Rp 9,55 miliar. Anggaran terdiri dari perencanaan strategis korporat dan proses bisnis senilai Rp 3,820 miliar.

Djoko selain itu mengubah anggaran perencanaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jasa Tirta II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan menjadi senilai Rp 5.730.000.000. Perubahan anggaran ini diduga dilakukan Djoko tanpa adanya usulan baik dari unit lain dan tidak sesuai aturan yang berlaku.

Dalam proyek pengadaan jasa konsultasi itu, Djoko justru mengarahkan pihak-pihak tertentu untuk menjalankan program, termasuk menyusun revisi rencana kerja triwulan tanpa didasari usulan berjenjang.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Menteri PANRB: Hati-hati Pada Calo Saat Test SKD CPNS

Read Next

KPK Jebloskan Project Manager PT Wijaya Karya dan PPK Proyek Jalan Bengkalis ke Bui