24 May 2024, 01:29

Korupsi Lahan Munjul, KPK Periksa Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik

KPK

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, Selasa (10/8/2021). Taufik diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan, M Taufik diperiksa sebagai saksi sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles dan kawan-kawan. “Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” ucap Ali.

Selain Taufik, penyidik juga memanggil dua saksi lain. Yakni, Plh. BP BUMD Periode 2019, Riyadi dan Kasubbid Pelaporan Arus Kas BPKD DKI Jakarta, Sudrajat Kuswata.

Taufik sendiri sudah memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Setibanya di Gedung KPK, Jakarta, politikus Partai Gerindra itu tak menampik pernah ikut membahas anggaran untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

“Iya dibahas,” kata Taufik di Gedung KPK, Jakarta.

Taufik mengklaim DPRD tak mengetahui soal teknis pembelian lahan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya itu. “Sejatinya DPRD tidak paham soal teknis, DPRD hanya penetapan awalan kemudian diserahkan kepada BUMD,” ujar Taufik.

Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya menyebut jika pihaknya menemukan dua dokumen anggaran untuk Sarana Jaya. Total angka yang tertera dalam dua dokumen itu berjumlah Rp 2,6 triliun, yakni SK Nomor 405 sebesar Rp 1,8 triliun dan SK 1684 senilai Rp 800 miliar.

Anggaran itu merupakan penyertaan modal daerah dari Pemprov kepada Sarana Jaya selaku BUMD yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan tanah, pembangunan perumahan, bangunan umum, kawasan industri, serta sarana-prasarana. Anggaran itu salah satunya digunakan untuk mengadakan tanah di Munjul yang berujung rasuah.

KPK sebelumnya menetapkan empat orang dan satu korporasi terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019.

Empat orang tersangka itu yakni, Yoory C Pinontoan selaku Direktur Utama nonaktif Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya; Antara Runtuwene selaku Wakil Direktur PT Adonara Propertindo; Tommy Adrian selaku Direktur Adonara Propertindo; dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur yang juga pemilik showroom mobil mewah Rudy Hartono Iskandar. Sementara satu tersangka korporasi yakni PT Adonara Propertindo.

Menurut KPK, perbuatan para tersangka diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Memasuki Fase Pemantapan

Read Next

Kemenpora: Seluruh Calon Paskibra 2021 Ikuti Vaksinasi ke 2