23 June 2021, 18:49

Korupsi Alkes, Eks Pejabat Kemenkes dan Eks Anak Buah Nazar Divonis 2 Tahun Bui

Pengadilan Tipikor Jakarta

Pengadilan Tipikor Jakarta

daulat.co – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada mantan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Bambang Giatno Rahardjo. Bambang juga dihukum membayar denda Rp 50 juta subsidair dua bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana penjara dua tahun dan denda Rp 50 juta subsidair dua bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim Muslim saat membacakan amar putusan terdakwa Bambang Giatno Rahardjo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (10/6/2021).

Majelis hakim dalam putusannya meminta agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka blokir rekening Bambang Giatno Rahardjo. Majelis hakim menyatakan bahwa rekening tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini.

Sementara itu, mantan Direktur Marketing PT Anugerah Nusantara yang tergabung dalam Permai Grup, Minarsi dihukum dua tahun penjara. Mantan anak buah M Nazaruddin itu juga dihukum membayar denda Rp 50 juta subsidair dua bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana penjara dua tahun dan denda Rp 50 juta subsidair dua bulan. Menyerahkan terdakwa ke Lapas Pondok Bambu,” tutur Hakim.

Majelis hakim menyatakan, Bambang Giatno Rahardjo dan Minarsih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi. Keduanya diyakini melakukan perbuatan korupsi berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan (alkes) dan laboratorium rumah sakit tropik infeksi Universitas Airlangga (Unair) tahap 1 dan 2, tahun 2010.

Bambang Giatno dan Minarsi dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, Bambang Giatno Rahardjo dinyatakan bersalah karena melaksanakan proyek alkes RS Unair. Padahal, proyek tersebut bukan merupakan garapan atau tugasnya Bambang. Hal itu pula yang kemudian menyebabkan kerugian keuangan negara.

Bambang juga terbukti menguntungkan diri sendiri dan orang lain terkait proyek pengadaan alkes di RS Unair. Ia juga diyakini telah menerima uang dari Minarsi. Atas dasar itu, unsur menguntungkan diri sendiri maupun orang lain, menurut hakim, telah terpenuhi.

Atas vonis tersebut, Bambang Giatno maupun tim jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Sementara Minarsi, menyatakan menerima putusan tersebut.

Bambang Giatno Rahardjo dan Minarsi sebelumnya didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merugikan negara Rp 14.139.223.215 (Rp 14 miliar).

Menurut Jaksa KPK, Bambang Giatno dan Minarsi turut terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) dan laboratorium rumah sakit tropik infeksi Universitas Airlangga (Unair) tahap 1 dan 2, tahun 2010. Keduanya didakwa terlibat kasus korupsi bersama-sama dengan sejumlah pihak lainnya.

Bambang Giatno dan Minarsi didakwa melakukan korupsi bersama-sama dengan Zulkarnain Kasim selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Muhamad Nazarudin selaku pemilik dan pengendali Permai Grup sekaligus mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat.

Bambang Giatno diduga telah memperkaya diri sendiri sebesar 7.500 dolar AS atau setara Rp 107 juta rupiah (kurs saat ini). Perbuatan Bambang dan Minarsi juga memperkaya orang lain diantaranya, Zulkarnain Kasim sebesar 9.500 dollar AS; Bantu Marpaung sebesar Rp 154 juta; Ellisnawaty sebesar Rp 100 juta.

Selain itu, Bambang Giatno dan Minarsi juga memperkaya korporasi Permai Grup sebesar Rp13.681.223.215 ( Rp13 miliar). Atas perbuatan Bambang Giatno dan Minarsi tersebut, negara mengalami kerugian sejumlah Rp 14 miliar.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Jokowi: Sektor Transportasi Jadi Sasaran Prioritas Vaksinasi Covid-19

Read Next

Haji Tahun 2022 Akan Dibahas Lebih Awal Dengan Saudi