23 June 2021, 18:00

Komisi X Dukung PTM Tatap Muka Juli 2021, Ini Penjelasannya

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda - dok DPR

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda – dok DPR

daulat.co – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendukung rencana kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka atau Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang akan diberlakukan mulai Juli 2021 mendatang oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Terlebih, rencana PTM itu sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dimana Presiden meminta supaya PTM dilaksanakan cukup dua hari dalam sepekan dan cukup 2 jam dalam pelaksanaan setiap harinya.

“Dengan statement ini, sesungguhnya Pak Jokowi ingin menyampaikan bahwa apapun yang terjadi PTM harus tetap berjalan, tak terkecuali ketika ada tren kenaikan Covid-19. Jadi kira-kira faktor itu tetap tidak akan membatalkan opsi untuk pembelajaran tatap muka,” terang Syaiful Huda dalam diskusi Dielektika Demokrasi yang mengusung tema “Menakar Urgensi Sekolah Tatap Muka” di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Kamis 10 Juni 2021.

“Saya mendukung, posisi kami mendukung, Komisi X mendukung bahwa PTM memang tetap harus berjalan. Tetapi apakah opsi yang ditawarkan oleh Pak Jokowi harus terlaksana ke seluruh sekolah? Jawabannya tidak, karena PTM ini tidak berlaku serentak secara nasional,” sambungnya.

Disebutkan Huda, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri disebutkan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk sekolah dibuka atau tidak bukan Kemendikbudristek dan Pemerintah Pusat, melainkan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam SKB juga ditegaskan jika orang tua masih punya hak otoritatif menentukan apakah anaknya akan melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau ikut PTM. Dengan kata lain, perdebatan publik itu sebenarnya bisa dituntaskan jika merujuk pada SKB 4 menteri. Karenanya ketika ada orang tua protes, sepatutnya tidak perlu dilakukan karena orang tua ada opsi untuk tetap menolak dengan cara tetap melaksanakan PJJ.

“Kenapa instruksi Presiden tidak berlaku nasional, karena hasil survei dari Kemendikbud, tanpa kita tahu dan tanpa kita sadari sesungguhnya sekolah – sekolah hampir 30% sudah melaksanakan PTM. Terutama yang mungkin hampir pasti di zona zona hijau dan mungkin sedikit yang kuning, itu sudah melaksanakan PTM,” sebut Syaiful Huda.

Politisi PKB itu menambahkan, masih sisa 70% yang didorong untuk melaksanakan PTM pada bulan Juli ini. Bagi sekolah yang 30% sudah ikut PTM dan dari simulasinya sudah berjalan bagus setelah adaptasi baru sudah berjalan tidak perlu mengambil opsi yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi.

“Jadi tetap saja mungkin disana sudah pool satu minggu, sudah 5 hari sudah sekolah, tidak harus ngambil opsi 2 hari dan tidak harus juga ngambil dua jam dalam pelaksanaan PTM dalam sehari. Berjalan normal saja sesuai yang sudah berjalan,” ujar dia.

Selanjutnya, menyangkut pertanyaan apakah 70% sekolah harus mengikuti opsi anjuran dari Pak Jokowi, Huda menyatakan jawabannya bisa iya bisa tidak. Sebab bisa saja sekolah dengan berbagai pertimbangan bisa jadi tiga kali masuk sekolah dengan jam belajar 3 jam.

Merujuk imbauan Presiden bahwa PTM cukup dua hari dalam sepekan dan cukup 2 jam, diposisikan sebagai salah satu opsi. Sementara kebijakan lain sepenuhnya diberikan kepada sekolah dengan pertimbangan matang.

“Sekali lagi, kuncinya adalah PTM tetap harus jalan bulan Juli. Kita mitigasi sekarang, opsi mitigasi persiapan menuju PTM. Ini harus kerja keras, ini teman-teman Kemendikbud untuk melobi beberapa pihak terutama Satgas Covid-19,” pungkas Syaiful Huda. (Sastro)

Read Previous

Haji Tahun 2022 Akan Dibahas Lebih Awal Dengan Saudi

Read Next

Mafia Tanah Hambat Pembangunan, Junimart Dorong Sinergi Antar Komisi di DPR