23 May 2024, 15:32

Komisi X Dorong Kemenparekraf Maksimalkan Anggaran Tahun 2022

daulat.co – Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin mendorong kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memenuhi realisasi anggaran TA 2022. Djohar pun mengingatkan, bahwa per 21 November 2022 Kemenparekraf baru menyerap anggaran sebesar 77,42%.

“Dalam laporan ini kita baca ini baru terpakai 77,42% ini tinggal last month bagaimana menghabiskan itu. Minta banyak-banyak, yang ada saja tidak didihabiskan. Ya mudah mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa diselesaikan semuanya,” jelas Djohar dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menparekraf/Kepala Baparekraf RI di di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Dalam rapat yang sama Djohar juga meminta Kemenparekraf agar program-program prioritas Kemenparekraf Tahun 2022 dapat dioptimalkan kembali pencapaiannya sampai akhir tahun 2022, salah satunya adalah pengembangan desa wisata dengan mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif (ekraf).

“Di Indonesia ini ribuan desa wisatanya, ribuan, banyak sekali karena kami orang Indonesia senangnya berlibur. Tapi yang sudah tersertifikasi berkelanjutan ini masih sangat sedikit. Dan ini perlu dorongan kita anggarkan tahun depan ini bagaimana mendorong desa itu berebut syarat-syarat tersertifikasi sehingga masyarakat kita bisa aman nyaman untuk datang ke tempat mereka. Kita tahu kita punya budaya, potensi alam, ekonomi kreatif yang bisa dimanfaatkan,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Diakhir, Djohar mengapresiasi program akselerasi adopsi digital di sektor parekraf yang menurutnya jika diperluas jangkauannya pada masyarakat di desa wisata akan membantu mereka dalam hal pemasaran produk wisatanya. “Saya sangat apresiasi program pemasaran hasil adopsi digital di sektor parekraf utamanya jika diperluas lagi kepada pelaku ekraf di pedesaan, karena terkadang mereka memiliki produk wisata dan ekraf, yang sangat baik tetapi tidak mengetahui tentang digitalisasi utamanya pemasaran digital. Ini kelemahan masyarakat kita di desa,” tutup Djohar.

Read Previous

Komisi XI Setujui ATBI Operasional Tahun 2023

Read Next

Komisi XI Nilai RUU P2SK Masih Butuh Masukan dari Masyarakat