23 May 2024, 23:32

Komisi VIII: Kuota Haji Kembali Normal Bisa Mengurangi Daftar Tunggu Haji Indonesia

daulat.co – Ketua Komisi VIII DPR RI Dr Ashabul Kahfi mengatakan bahwa pemerintah kerajaan Arab Saudi bersama delegasi Indonesia telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Jeddah, Minggu 8 Januari 2023 waktu setempat untuk Pelaksanaan Ibadah Haji 1444 H/2023 M. Dalam MoU tersebut kuota haji Indonesia kembali normal dengan penambahan dua kali lipat dari jumlah sebelumnya, menjadi 221.000 jamaah pada 2023.

Atas penambahan kuota ini, Ashabul Kahfi pun berharap bertambahnya jumlah kuota jamaah haji asal Indonesia sebesar 221.000 jamaah mampu mengurai daftar tunggu haji, khususnya pelayanan pelaksanaan haji yang sempat tertunda saat pandemi COVID-19 berlangsung. Kahfi tidak juga memuji kinerja Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia yang mampu melakukan lobi (negosiasi) dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk menaikkan kuota haji lebih banyak dari 2022.

“Tentu bertambahnya kuota ini tidak terlepas dari upaya pemerintah yang melakukan lobi dan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Apresiasi kami sampaikan ke Gus Yaqut selaku Menteri Agama dan Mas Hilman Dirjen Haji dan Umrah,” papar Kahfi dalam keterangannya pada Rabu (11/1/2023).

Meskipun demikian, tokoh Muhammadiyah Sulawesi Selatan ini memberi catatan penting bagi jajaran Kementerian Agama, khususnya dalam pelayanan pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah bagi Muslim Indonesia. Tidak kalah penting, Kahfi meminta Calon Jamaah Haji (CJH) asal Indonesia untuk menjaga stamina dan kesehatan agar niat ibadah mampu dipenuhi dengan baik.

Kahfi pun mengapresiasi kuota haji Indonesia yang bertambah, kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini Indonesia mendapat 4.200 petugas. “Tentu bertambahnya kuota dua kali lipat dari 2022 patut disyukuri. Artinya, ini bisa sedikit memperpendek masa panjang antrean haji di Indonesia,” kata Kahfi.

(Abdurrohman)

Read Previous

Legislator Minta Komisi Yudisial Awasi Kerja Hakim Yang Tidak Profesional

Read Next

Anggaran DIPA DPR 2023 Diharapkan Terserap Secara Maksimal