24 May 2024, 00:57

Komisi VI Pertanyakan Soal Kebijakan Asuransi Jasindo Lakukan PHK kepada Karyawan

daulat.co – Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mempertanyakan soal kebijakan Asuransi Jasindo yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya. Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini juga menyoal terkait keuangan Jasindo. 

“Tentang pemangkasan pegawai yang sudah dilakukan Jasindo, coba jelaskan apa langkah yang mendasari Jasindo menempuh kebijakan tersebut,” ungkap Rudi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Jasindo dan Direktur Utama PT Jasa Raharja terkait kinerja korporasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Ia mempertanyakan apakah ada kesalahan investasi pada manajemen di masa lalu seperti yang terjadi pada kasus Jiwasraya dan Asabri. “Coba jelaskan secara detail kabarnya Jasindo sudah banyak menutup kantor cabang, ini di kota mana saja yang ditutup dan mengapa ada kebijakan ditutup,” sambung Rudi.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Jasindo Andy Samuel Panggabean mengataka pihaknya melakukan efisiensi dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM).  Menurut dia, saat ini Jasindo sedang berupaya mengembalikan kinerja keuangan untuk kembali sehat. Sehingga pihaknya melakukan perubahan modal dan proses bisnis.

Andy menyebut, pembenahan dilakukan termasuk dengan menutup sejumlah kantor cabang. Penutupan cabang dilakukan setelah proses sentralisasi akibat perubahan proses bisnis. “Sekarang kami punya 30 kantor, sebelumnya 73 kantor cabang. Karena semua proses kami sentralisasi, jadi kami tutup,” ujarnya.

Penutupan cabang tersebut berdampak buruk pada pengurangan karyawan. Sejak Desember 2021 dari jumlah karyawan sekitar 900 orang, saat ini sejumlah 665 orang karyawan. Andy menegaskan, bagi karyawan yang memilih opsi pengunduran diri akan mendapatkan hak sesuai ketentuan. “SDM konsekuensi dari apa yang kita lakukan, kami konfirmasi merek yang memilih mengundurkan diri kami berikan hak sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya.  

Read Previous

BKSAP DPR Nilai ‘Gender Responsive Budgeting’ Miliki Peran Penting Untuk Wujudkan Demokrasi

Read Next

Menag: DIPA Tahun 2023 Diprioritaskan Untuk Layanan Umat