30 May 2024, 08:05

Kolaborasi PT Pertani & Perusahaan Penyuap Juliari, Goody Bag: Sritex & Khalifah

Rekonstruksi kasus suap bantuan sosial di Kementerian Sosial

Rekonstruksi kasus suap bantuan sosial di Kementerian Sosial

daulat.co – Direktur Operasional PT Pertani, Lalan Sukmaya tak menampik pihaknya bekerjasama dengan sejumlah perusahaan dalam mengerjakan proyek
bantuan sosial (Covid-19) Kementerian Sosial. Salah satunya dengan PT Mandala Hamonangan Sude.

Demikian diungkapkan Lalan saat bersaksi bersaksi untuk terdakwa Harry Van Sidabukke, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta, Senin (29/3/2021). Selain PT Mandala Hamonangan Sude, PT Pertani juga bekerja sama dengan Alamanda, Zarafa, dan juga PTPN VIII.

PT Mandala Hamonangan Sude merupakan perusahaan tempat Harry Van Sidabukke. Dalam kolaborasi itu, PT Mandala Hamonangan Sude menyediakan minyak goreng, mie instan, sabun, kornet dan sarden. PT Pertani sendiri menyediakan beras.

“Jadi untuk beras dari Pertani sendiri, kecap dan sambal dari Alamanda, susu dari Zarafa Ridho Lestari, kopi dan teh dari PTPN VIII lalu minyak goreng, mie instan, sabun, kornet, sarden dari PT Hamonangan,” kata Lalan.

Lalan menyebut PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dan PT Khalifah merupakan perusahaan yang memasok “goody bag”. Sedangkan pengiriman oleh PT Pos Indonesia.

“Untuk ‘supplier goody bag’ dan distribusi kami pasrah ke Kemensos, ‘goody bag’ itu Khalifa dan Sritex sedangkan pengiriman PT Pos dari gudang kami di Jawa Barat ke Jakarta lalu ke target,” ungkap Lalan.

Dalam kesaksianya, Lalan menerangkan mengapa PT Pertani bisa berkolaborasi dengan PT Mandala Hamonangan Sude. Dia juga menerangkan kronologi PT Pertani ditunjuk sebagai vendor bantuan sosial COVID-19 di Kemensos.

“Pertama saya dapat info dari temen direktur Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) bahwa di Kemensos ada pekerjaan karena PPI dapat surat dari Kemensos tapi Pertani tidak dapat surat tapi kebetulan direktur PPI tadinya karyawan PT Pertani,” terang Lalan.

Informasi tersebut kemudian diteruskan oleh Lalan ke Dirut PT Pertani Maryono dan direktur keuangan PT Pertani serta Kepala Divisi Penjualan PT Pertani Muslih. Kemudian, sambung Lalan,  direksi sepakat untuk mengerjakan pekerjaan ini

“Karena kami juga sudah pernah kerjakan tapi paketnya kecil-kecil misalnya 10 ribu paket dan untuk CSR BUMN lalu kami kirim surat penawaran dan pada 11 April 2020 diundang ke Kemensos untuk membedah harga penawaran, katanya ada yang kemahalan,” tambah Lalan.

Saat itu, kata Lalan, PT Pertani hanya menyanggupi untuk menyediakan 50 ribu paket bansos. Setelah melakukan negoisasi dengan pihak Kemensos, disepakati PT Pertani mendapat 90 ribu paket untuk wilayah Jakarta Pusat. Hal itu sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan Kemensos pada 14 April 2020.

“Dalam BAP saudara mengatakan ‘Kami hanya sanggup 50 ribu paket tapi Pak Roni (Sekretaris Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial M.O Royani) minta agar Pertani ambil 100 ribu paket karena BUMN benar?” tanya jaksa penuntut umum KPK M Nur Azis.

“Beliau (Royani) tawarkan 100 ribu sajalah, kan BUMN, tapi di SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) hanya 90 ribu sekian untuk seluruh Jakarta Pusat,” jawab Lalan.

Pada kenyataanya, kata Lalan, Pertani, tidak hanya menyediakan untuk Jakarta Pusat, tetapi juga Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Dan akhirnya PT Pertani pada bansos tahap 1 mendapatkan kuota paket sebanyak 90.366 paket.

“Ternyata pada negosiasi berikutnya tim kami kaget dapat dapat 90 ribu paket, katanya ambil saja semua (jatah paket) Jakarta Pusat tapi ternyata diantarkan bukan hanya untuk Jakarta Pusat tapi juga Jakarta Timur, juga Jakarta Utara,” ujar Lalan.

Berselang dua hari dari SPPBJ itu dikeluarkan, kata Lalan, Harry Sidabukke kemudian datang dengan membawa bendera PT Mandala Hamonangan Sude.

“Katanya dia dapat informasi kalau Pertani dapat untuk bansos sedangkan perusahaannya tidak dapat dan menawarkan bagaimana kalau dibantu untuk penyediaan barang non-beras, saya tidak langsung mengiyakan karena kami juga ada ‘supplier’ lain tapi karena ‘supplier’ itu batal jadi akhirnya kami putuskan menunjuk PT Hamonangan Sude,” ucap Lalan.

Diakui Lalan, pihaknya secara modal tidak menyanggupi 90 ribu paket pengadaan dan hanya mampu 50 ribu paket. Sehingga, sambung Lalan, pembayaran secara mencicil ke PT Hamonangan Sude dinilai tidak memberatkan keuangan PT Pertani.

“Kita lalu buat kesepakatan dengan Hamonangan Sude karena mau bayar ‘back to back’ atau kredit dan harga barangnya juga masih sesuai, apalagi waktu pengerjaan mepet, jadi kami pikir ini harus kami ambil,” tarang Lalan.

Adapun total paket yang disediakan oleh PT Pertani adalah 635.543 paket dengan nilai kontrak Rp183.462.900.000.

Rinciannya yakni, bansos tahap 1 sebanyak 90.366 paket, tahap 3 sebanyak 80.177 paket, tahap 5 sebanyak 50 ribu paket, tahap 6 sebanyak 75 ribu paket, tahap komunitas 50 ribu paket, tahap 7 sebanyak 50 ribu paket, tahap 8 sebanyak 60 ribu paket, tahap 9 sebanyak 50 ribu paket, tahap 10 sebanyak 50 ribu paket, tahap 11 sebanyak 40 ribu paket dan tahap 12 sebanyak 40 ribu paket.

Untuk tahap 1, 3, 5, dan 6, pembayaran ke PT Mandala Hamonangan Sude adalah Rp 4,937 miliar.

Dalam kesaksiannya, Lalan mengungkapkan adanya pengurangan kuota bansos yang dilakukan Kemensos ke PT Pertani. Semulanya di tahap pertama mendapat 90 ribu kuota bansos, pada tahap ke-11 PT Pertani hanya mendapat 40 ribu kuota.

“Ada pengurangan, Pak Harry sampaikan itu via WA ke saya,” kata Lalan.

Lalan mengaku tak mengetahui alasan Kemensos mengurangi kuota PT Pertani. Padahal, ujar Lalan, pihaknya tidak pernah ada masalah terkait barang bansos yang disebarkan.

“Kita juga di awal-awal turun terus, turun terus, hanya kita di waktu itu ya mungkin lah ini rejeki kita. Kita juga sempet brief ada rapat internal, ini kenapa, kalau dilihat sisi ketepatan waktu kan boleh dikatakan pekerjaan kita nggak pernah lewat waktunya, dari sisi kualitas nggak pernah ada komplain,” ucap dia.

“Tapi dari 90 turun 80, turun 75, turun 50, terus akhirnya jadi hanya 40 kita nggak tahu apa pertimbangan Kemensos. Dan kita sendiri agak bingung paketnya sendiri itemnya berubah-ubah. Dari awalnya 10 paket, ini kan menjadikan kami selaku vendor agak bingung untuk cari alternatif apakah cari yang lain, karena nggak pernah tetap item produknya,” ditambahkan Lalan.

Atas pengurangan kuota itu, Lalan mengaku sempat kesal. “Saya nggak tahu sumbernya darimana, hanya saat itu saya langsung setengahnya ya kalau dibilang marah, ya marah, karena saya pikir BUMN ini cuma dijadiin bumper, biar ada terus BUMN-nya,” ungkap Lalan.

Dalam perkara ini, Harry Van Sidabukke didakwa menyuap mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara senilai Rp 1,28 miliar. Jaksa menyebut pemberian uang suap bertujuan agar Kemensos menunjuk perusahaan sebagai penyedia bansos sembako Covid-19.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Percakapan Telepon Direkam & Disebarkan, BUMDes Bodeh: Saya Yakin Ada Yang Diincar Untuk Dijatuhkan

Read Next

Akui Telepon BUMDes Bodeh, Purwoko Sebut Dapat Informasi Soal Dana Bina Lingkungan BPNT dari Facebook