22 January 2022, 16:35

KKP Diminta Optimalkan PNBP Sektor Kelautan

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin

daulat.co – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan dapat lebih dioptimalkan untuk program untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan, terutama masyarakat sekitar pantai.

Menurut Akmal, negara mesti optimal dalam memanfaatkan sumber daya ikan sebagai bagian dari sumber daya alam terutama perikanan tangkap maupun perikanan budi daya.

“Saat ini, industri kelautan termasuk perikanan tangkap sangat besar kontribusinya pada PNBP. Namun demikian, hingga saat ini belum optimal dan masih banyak juga pelaku praktik ilegal atau kerap disebut illegal fishing yang ujungnya sangat merugikan negara,” tuturnya, Senin (10/1/2022).

Politisi PKS ini menyampaikan, langkah pemerintah untuk mengevaluasi sistem kontrak penangkapan berjangka 15 tahun untuk industri perikanan dalam negeri sudah tepat. Karena potensi praktek penangkapan ikan ilegal sangat besar peluangnya apalagi bila di topang dengan penanaman modal asing.

Salah satu bentuknya memang berupa tidak ada pelaporan, bergerak tanpa aturan hingga mencari-cari celah untuk melanggar. Ucap legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini.

“Saya berharap, dengan target tahun 2022, PNBP sektor perikanan dapat tercapai hingga Rp1,5 triliun dan tahun 2023 dapat mencapai Rp4 triliun,” katanya.

Namun demikian, ia meminta agar ada peningkatan program yang bertujuan semakin memajukan masyarakat perikanan terutama yang masih di bawah garis kemiskinan.

Program ini sangat penting karena selain memang APBN KKP paling kecil di antara kementerian mitra komisi IV DPR, juga sangat membantu mengurangi gini rasio pada masyarakat perikanan.

Akmal menjelaskan bahwa kebijakan terukur pada penangkapan ikan di sekitar perairan Indonesia mesti digarap sangat serius. Kebijakan ini juga termasuk pada pengelolaan perikanan Negara Indonesia.

Dengan bentangan pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya potensi sumberdaya kelautannya namun belum teroptimalisasi dengan adil dan merata pada rakyatnya. Ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat sekitar pantai yang belum sejahtera.

“Saya sebagai putra kelahiran Bone dapat merasakan kehidupan masyarakat pantai atau masyarakat sekitar laut perlu perbaikan dari sisi kesejahteraan. Potensi Sumber Daya Alam ini mesti dapat dioptimalkan, dibesarkan demi kemakmuran rakyat sesuai dengan UUD 1945,” tutupnya.

(M Abdurrahman)

Read Previous

Jalani Sidang Tesis di Unpad, Sekjen DPR Paparkan Strategi Komunikasi di DPR

Read Next

Fraksi Golkar Pastikan Kawal RUU TPKS Untuk Segera Disahkan