daulat.co – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyatakan jika  pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera menjadi konsen dari Komisi VI DPR dan menjadi proyek yang akan didorong dari periode pemerintahan sebelumnya dan harus dilanjutkan pada periode pemerintahan ini. 

Ia berharap pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera bisa maksimal dan dalam waktu lima tahun ke depan sudah mendekati selesai. Terangnya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI meninjau progres pembangunan Jalan Tol Padang – Sicincin di Provinsi Sumatera Barat, Selasa (6/4/2021).
 
Ia menyebutkan, memang ada kendala-kendala yang dialami terkait dengan masalah pembebasan, dimana pembiayaan juga lagi berat. Apalagi sama-sama diketahui jika dalam kondisi Covid-19 ini ada batasan untuk berlalu lintas. Pihaknya menyebut hitungan dari Tol ini memang sedari awal akan berat.

“Tetapi ini menjadi program negara untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian,” ungkap Hekal.

Disebutkan, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tersebut diharapkan juga bisa menurunkan biaya logistik. Akan tetapi otomatis biaya ini terpaksa harus ada yang terbebani, dalam hal ini PT Hutama Karya. Sebab semenjak ada proyek tersebut, dengan pembiayaan baik dari PMN maupun dari hutang, mengalami beban bunga yang sangat berat.

“Oleh karenanya hal ini yang perlu kita bicarakan. Semakin dia kita berikan modal maka dia akan semakin banyak menarik hutang dan kemudian akan lebih besar biaya bunganya,” ujarnya.

Pada tahun ini, PT Hutama Karya sudah mulai rugi dan kalau tahun depan ini berlanjut akan semakin rugi. Komisi VI bersama dengan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan akan membicarakan lebih lanjut. Dengan harapan proyek tetap kalan tapi juga jangan sampai Hutama Karya malah terkatung-katung ataupun bangkrut gara-gara kita bebani dengan tugas seperti ini.

“Itu harus menjadi perhatian pemerintah untuk mencari jalan keluarnya,” papar politisi Fraksi Gerindra itu.

Hekal menambahkan, pembangunan proyek berjalan dengan baik, namun demikian Komisi VI juga mendapat penjelasan dari Dirut PT Hutama Karya, bahwa jika memang tidak ada anggaran yang masuk dalam tahun ini maka proyek ini terpaksa berhenti.  

Kunci keberhasilan dari proyek-proyek infrastruktur ini adalah kecepatan pembangunan. Namun kecepatan pembangunan harus diimbangi juga dengan penggunaannya yang meningkat. Dalam kondisi Sumatera yang penggunaannya masih rendah dan diproyeksikan akan rendah untuk beberapa tahun ke depan.

“Kita harus pikirkan apakah biaya ini kita sudah sanggup biayakan. Jangan sampai proyek ini terhenti. Walaupun sedari awal, karena dia banyak tertunda, akhirnya terjadi pembengkakan biayanya yang tidak terkendali,” ucap dia.

Pada masa sidang selanjutnya, masih kata Bekal, Komisi VI DPR RI akan memanggil Menteri BUMN untuk membicarakan mengenai konsep kelanjutan dari pada jalan Tol Trans Sumatera ini, berikut dengan pembiayaannya dan target-target penyelesaiannya. 

“Yang sangat mengganggu yaitu proyek sudah 4 tahun tapi pembebasan masih 20 persen. Memang masalah pembebasan tanah yang menjadi kunci untuk percepatan pembangunan ini.  Kalau alat-alat bisa didatangkan dengan relatif cepat. Kita perlu dukungan dan bantuan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar proyek ini bisa berjalan sukses,” tegas Hekal.

(Sumitro)