16 May 2021, 21:21

Ketua KPK Sebut Kasus Suap Pajak Bukan Panggung Terakhir, Pertunjukan Baru Awal

Ilustrasi suap

Ilustrasi suap

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji bakal mengembangkan kasus dugaan suap terkait pemeriksaan perpajakan Tahun 2016 dan Tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak. Lembaga antikorupsi memastikan penyidikan kasus dugaan suap ini tidak akan berhenti dengan menetapkan enam orang sebagai tersangka.

KPK hari ini mengumumkan penetapan tersangka kasus tersebut. Enam orang tersangka itu yakni, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji; mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Dirjen Pajak Dadan Ramdani; dan dua orang konsultan pajak dari PT Gunung Madu Plantations (GMP), Ryan Ahmad Ronas, dan Aulia Imran Maghribi.

KPK juga menetapkan dua kuasa wajib pajak PT PT Bank Pan Indonesia (BPI) atau Bank Panin  Veronika Lindawati, dan kuasa pajak PT Jhonlin Baratama (PT JB) Agus Susetyo sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Angin diduga menerima uang Rp 15 Miliar dari PT GMP dalam periode Januari sampai Februari pada 2018. Lalu, Angin juga diduga terima duit SGD500 ribu dari kesepakatan Rp25 miliar dari PT BPI di pertengahan 2018. Angin juga diduga terima SGD3 juta dari PT JB pada Juli sampai September 2018.

“Bahwa penanganan perkara penanganan dan pemberian hadiah atau janji kepada pegawai pajak yang hari ini kita ungkap dengan menetapkan enam tersangka, ini belum berakhir, jadi ini bukan panggung terakhir, pertunjukannya belum tuntas. Ini baru awal daripada apa yang sudah ditemukan oleh penyidik,” ungkap Ketua KPK Firli Bahuri dalam dalam jumpa pers, di gedung KPK, Jakarra, Selasa (4/5/2021).

Lembaga antikorupsi juga tak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka baru atau bahkan menerapkan pasal pencucian uang.

“Kenapa saya katakan awal? Saat ini kita mengusut kasus suap terkait penerimaan hadiah atau janji tetapi tadi disampaikan apakah kita berhenti di sini tentu tidak, karena tindak pidana korupsi harus buktikan suap dan bagian korupsinya sekaligus kita lihat apakah tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencucian uang,” kata Firli.

Namun Firli enggan mengungkap para pihak yang bakal disasar pihaknya. Menurut Firli, pihaknya menekankan kehati-hatian dalam menjerat pelaku lainnya.

“Kami hati-hati dalam menetapkan tersangka,” imbuh Firli.

Dalam kasus ini, Angin dan Dadan diduga penerima suap terkait pengurusan pemeriksaan pajak Bank Panin, PT Jhonlin Baratama, dan PT Gunung Madu Plantations.

Diduga suap bernilai puluhan miliar itu diberikan lantaran Angin dan Dadan membantu mengurus pemeriksaan tiga perusahaan tersebut. Dalam melakukan pemeriksaan itu, Angin bersama Dadan diduga menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementrian Keuangan Sumiyati mengatakan, pihaknya menghitung ulang pajak tiga perusahaan tersebut. Dikatakan Sumiyati, pihaknya akan memastikan tiga perusahaan itu membayar pajak sesuai dengan nominal kewajibannya.

“Terhadap wajib pajak yang terlibat kasus suap ini sedang dilakukan pemeriksaan ulang untuk melihat adanya potensi penerimaan yang menjadi hak negara yang belum disetorkan ke kas negara,” ujar  Sumiyati dalam kesempatan yang sama.

Dipastikan Sumiyati, penghitungan ulang pajak bakal dilakukan dengan banyak pihak. Hal itu dimaksudkan agar dugaan rasuah tak terulang kembali. Ditjen Pajak juga meminta KPK untuk mengawasi penghitungan ulang itu.

“Tim pemeriksa ini tidak hanya terdiri dari pejabat fungsional pemeriksa pajak dari DJP tapi juga melibatkan fungsional penilai pajak, unsur kepatuhan internal dan juga Inspektorat Jenderal Kemenkeu,” jelas Sumiyati.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Update Covid-19 Per 4 Mei 2020, Total Kasus di Pemalang Capai 4.363

Read Next

Respon Termohon, Pemohon Bersikukuh Penetapan Tersangka Kakek Henky Tak Sah