25 June 2022, 20:34

Ketua KPK Sebut Belum Ada Bukti Keterlibatan Ganjar Pranowo di Kasus e-KTP

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri (Rangga Tranggana/daulat.co)

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri (Rangga Tranggana/daulat.co)

daulat.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum menyeret Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi pesakitan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Pasalnya, lembaga antikorupsi hingga saat ini belum menemukan bukti keterlibatan politikus PDIP itu dalam kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

“Sampai hari ini kita belum menemukan ada bukti atau tidak. Gak boleh kita menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa ada bukti,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Dikatakan Firli, pihaknya bekerja sesuai peraturan perundangan. Penegakan hukum harus juga menjunjung tinggi HAM serta asas praduga tak bersalah.

“Sampai hari ini tidak ada bukti yang mengatakan bahwa yang disebut tadi (Ganjar) melakukan suatu peristiwa pidana. Kalau ada kita bawa, tapi kan sampai hari ini tidak ada,” ucap Firli.

Bukan tanpa dasar hal itu disampaikan Firli. Menurutnya, penyelidikan atau penyidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup. Apabila ada pihak yang diduga terlibat dalam suatu perkara namun alat bukti tidak kuat, maka harus dihentikan.

“Misalnya ada seseorang yang diduga melakukan suatu peristiwa pidana kalau buktinya tidak ada harus kita hentikan. Begitu juga orang-orang yang disebut (Ganjar-red). Justru kalau kita menyebut seseorang tanpa bukti itu keliru, inilah yang namanya kepastian hukum dan juga kepastian keadilan,” ujar purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu.

KPK sebelumnya menetapkan empat tersangka kasus korupsi proyek e-KTP pada Agustus 2019. Keempat tersangka itu, yakni mantan anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) sekaligus Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP Husni Fahmi; dan Dirut PT Shandipala Arthaputra Paulus Tanos.

Penetapan keempat tersangka merupakan pengembangan dari perkara yang sama yang telah menjerat tujuh orang yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas proyek senilai Rp 5,9 triliun dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun.

(Rangga Tranggana)

Read Previous

Pegawai jadi Tersangka Suap, Ketua BPK Pastikan Tak akan Hambat KPK Terima Audit

Read Next

KPK Geledah Sejumlah Tempat di Pemkab Bogor