15 June 2024, 08:29

Ketua DPRD DKI: Pengadaan Lahan Pulogebang Terkait Program Rumah DP Rp0

daulat.co – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyebut pengadaan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur bertujuan untuk program rumah DP Rp 0. Menurut Prasetyo
Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) sejak awal menolak program rumah tersebut.

Hal itu diungkapakan Prasetyo usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan rasuah pengadaan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

“Ya (pengadaan lahan di Pulogebang terkait) DP Rp0,” ucap Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/4/2023).

Dikatakan Prasetyo, modus dugaan korupsi di Pulogebang ini juga sama persis dengan perkara pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. “Iya, sama persis,” kata dia.

Pun Demikian, Prasetyo mengaku tidak mengetahui persis soal pembahasan anggaran pengadaan lahan di Pulogebang. Pasalnya, sambung Prasetyo, saat itu rapat pembahasan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik dan Triwisaksana.

“Saya enggak eksis ke pembahasan anggaran itu. Kalau enggak salah (yang pimpin rapat pembahasan anggaran) Pak Taufik, Pak Sani (Triwisaksana),” ujar dia.

Bahkan, tegas Prasetyo, sejak awal Fraksi PDIP menolak program rumah DP Rp0. “Karena Fraksi PDI Perjuangan jelas-jelas menolak rumah DP Rp0 itu,” tegas Politikus PDIP itu.

Disisi lain, kata Prasetyo, keterangan yang disampaikannya dapat membantu lembaga antirasuah ini mengusut kasus tersebut. Ia berkomitmen untuk selalu kooperatif dan mendukung sepenuhnya kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

“Komitmen saya mendukung sepenuhnya kerja-kerja yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dengan selalu kooperatif apabila KPK membutuhkan data untuk memberantas kasus korupsi di Jakarta, memberikan keterangan apapun itu jika diperlukan. Semoga keterangan yang saya berikan dapat membantu penyidik dan membuat terang permasalahan ini,” tandas Prasetyo.

KPK sebelumnya menyatakan sedang mengusut kasus dugaan rasuah dalam pengadaan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur. KPK mengeklaim sudah memiliki bukti permulaan yang cukup dan menaikkan kasus ini ketahap penyidikan.

KPK bahkan sudah menemukan tersangka dan adanya kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah dalam kasus pengadaan lahan di Pulogebang tersebut.
Meski demikian, lembaga antirasuah ini belum menjelaskan lebih rinci mengenai penanganan kasus itu. Sebab, penyidikan masih terus dilakukan.

KPK menduga modus kasus tersebut hampir sama dengan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Namun, nilainya lebih besar dalam kasus di Pulogebang.

KPK menegaskan, pengusutan kasus di Pulogebang ini bukanlah pengembangan perkara di Munjul. Akan tetapi, KPK menemukan fakta-fakta baru dugaan korupsi dalam proses pengadaan lahan yang dilakukan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya tahun pada tahun 2018-2019.

Dalam proses pengusutan kasus ini, KPK juga sudah menggeledah Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1/2023). Dari penggeledahan itu, penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan dugaan rasuah pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur.

Bukti-bukti itu ditemukan setelah penyidik KPK menggeledah enam ruangan di Gedung DPRD DKI Jakarta. Antara lain, yakni ruang kerja para legislator di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan ruang kerja Komisi C.

(Rangga)

Read Previous

Jika Memenuhi Syarat, Besok Anas Urbaningrum Bebas dari Lapas Sukamiskin

Read Next

DPR RI dan Pemerintah Sepakat Untuk Lakukan Perubahan UU ITE